Pembahasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta menarik perhatian DPRD Provinsi Maluku. Mereka datang untuk berkonsultasi seputar pembahasan anggaran.

Kita lihat konteks apa yang bisa menjadi masukan, termasuk soal keterbukaan pembahasan anggaran yang dilakukan DKI

Anggota Badan Anggaran DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut sebagai ketua rombongan mengatakan, studi banding sendiri dilakukan untuk melihat model pembahasan antara legislatif dengan eksekutif yang ada di DKI Jakarta. Nantinya sejumlah saran akan disampaikan pada rapat badan anggaran di Provinsi Maluku.

"Kita lihat konteks apa yang bisa menjadi masukan, termasuk soal keterbukaan pembahasan anggaran yang dilakukan DKI," ujarnya, Senin (29/8).

Menurutnya, dalam pembahasan di daerah juga seringkali ditemui perbedaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif. Pertimbangan penyelesaian masalah yang dilakukan DKI bisa menjadi bahan masukan di Provinsi maluku.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pembahasan anggaran memang sudah dilakukan secara terbuka di Jakarta. Menurutnya wakil rakyat tidak boleh tertutup lagi sehingga bisa dikenal oleh masyarakatnya.

"Ini sudah jadi model di Jakarta kalau pembahasan harus terbuka untuk umum, tidak boleh lagi tertutup demi transparasi publik," tandasnya.