Mandiri Lewat Lumbung Pangan

Suharini Eliawati

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta

Kamis, 23 Mei 2024 | 1925

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius menyiapkan pengembangan lumbung pangan atau food estate di wilayah Kepulauan Seribu pada 2025.

Pengembangan lumbung pangan di kabupaten tersebut akan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat setempat serta tetap memperhatikan aspek keselamatan lingkungan.

Lalu, bagaimana pengembangan lumbung pangan itu direalisasikan serta manfaatnya untuk ketahanan pangan wilayah Jakarta pada masa mendatang? Berikut petikan wawancara beritajakarta.id dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati.

Q:	Mohon dijelaskan rencana pembangunan lumbung pangan di Kepulauan Seribu?
A:	Bagi kita ini tentu menarik. Sudah saatnya potensi Kepulauan Seribu dioptimalkan menjadi salah satu pendukung Jakarta menjadi Kota Global. Kemudian kalau kita bisa mengintervensi sebagian pemenuhan kebutuhan pangannya sendiri dengan potensi yang ada, tentu menjadi sangat menarik. Secara potensi, Kepulauan Seribu memiliki ketersediaan ikan, baik itu budi daya maupun dari perikanan tangkap. Kemudian potensi lainnya yang bisa dieksplorasi adalah rumput laut. Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota bisa kita jadikan titik tolak transformasi menjadi Kota Gl obal. Itu menjadi poin penting. Sekarang ini kita tingkatkan yang sudah ada.
Q:	Apa tujuan utama dari program lumbung pangan ini?
A:	Kalau Kepulauan Seribu menjadi salah satu destinasi wisata, banyak wisatawan datang berkunjung dan butuh logistik. Kalau sebagian kebutuhan pangannya terpenuhi dari Kabupaten Kepulauan Seribu itu sendiri, maka akan menjadi salah satu upaya penstabilan pemenuhan pangan. Itu sesungguhnya yang menjadi gambaran besar salah satu strategi Jakarta ke depan dalam pemenuhan pangan. Semangatnya adalah Jakarta sebagai Kota Global, kemudian Kabupaten Kepulauan Seribu dijadikan destinasi wisata. Bisa dibayangkan kalau wisatawan datang ke sana, dia bisa mengambil ikan sendiri, kemudian dimasak di sana sendiri, itu menjadi daya tarik tersendiri. Di luar penyediaan pangannya, kita juga meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi pulau konservasi kita di Pulau Tidung Kecil. Daya tarik wisatawan meningkat, tapi konservasi juga berjalan.
Q:	Bagaimana program lumbung pangan ini beroperasi dan diatur Pemprov DKI Jakarta?
A:	Selain sedang berproses kajian dengan beberapa stakeholder terkait, Pemprov DKI Jakarta juga sedang berproses integrasi peraturan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang mengatur zonasi pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dan ruang laut untuk mendukung program lumbung pangan. Dalam rencana zonasi pulau-pulau kecil sudah tergambar pemanfaatan ruang laut. Karena telah diatur rencana pemanfaatan ruang tersebut, maka rencana pengembangan program lumbung pangan dapat lebih terarah dan bisa dijadikan dasar pembangunan serta pengelolaanya. Pulau terdekat dengan daratan Jakarta ada Pulau Untung Jawa. Kalau mendekati dengan pusat pemerintahan kabupatennya adalah di Pulau Pramuka. Bagi kita, mau ditunjuk yang mana saja sama-sama punya potensi sangat luar biasa, baik sektor perikanan maupun pertanian. Budi daya rumput laut dapat dikembangkan antara Pulau Tidung, Pulang Panggang dan Pulau Kelapa Dua dengan mempertimbangkan kualitas dan arus perairannya. Kita kembangkan budi daya ikan dengan sistem keramba jaring apung (KJA) dan potensi tersebut masih bisa dikembangkan sebagai potensi produksi perikanan dengan kegiatan pendukung. Di antaranya untuk area tambat labuh dan alur pelayaran kapal, baik itu kapal penumpang atau kapal-kapal kecil nelayan. Kemudian pemanfaatan ruang lautnya juga diatur untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang.
Q:	Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program lumbung pangan di Kepulauan Seribu?
A:	Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program atau kegiatan tentu sering kita temui. Tapi ada juga potensi yang sangat luar biasa. Tantangan di antaranya adalah menyiapkan masyarakat Kepulauan Seribu untuk bersama-sama menjadi bagian pembangunan itu sendiri. Masyarakat harus kita ajak bersama-sama bahwa pembangunan itu tidak hanya milik pemerintah, tapi masyarakat juga berperan penting.
Q:	Bagaimana program ini bersinergi dengan petani lokal atau produsen makanan untuk memastikan pasokan pangan memadai?
A:	Kami mengajak mereka merumuskan perencanaan bersama-sama agar mereka juga siap. Kami sesuaikan antara jumlah produksi dan jumlah kebutuhan dan sangat dimungkinkan kerja sama dengan seluruh stakeholder.
Q:	Bagaimana Pemprov DKI Jakarta mengukur keberhasilan atau dampak positif dari program lumbung pangan?
A:	Bagaimana ketahanan pangan dan kecukupan pangan itu sendiri. Yang paling mudah diukur kalau masyarakat sudah bisa menyiapkan sebagian dari kebutuhan pangannya sendiri seperti sayur mayur dan ikannya sendiri. Bagi kita, itu instrumen keberhasilan. Kemudian, kalau cakupannya adalah secara umum di antaranya Indeks Kesehatan Laut, termasuk di dalamnya dan Indeks Ketahanan Pangan atau Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan
Q:	Apa langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan keberlanjutan program lumbung pangan di Kepulauan Seribu?
A:	Kalau kita kerjakan bersama-sama seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta serta stakeholder ikut terlibat dengan tugas dan fungsi masing-masing, itu tentu menjadi suatu upaya percepatan mencapai tujuan.
Q:	Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta melibatkan peran aktif masyarakat dalam program lumbung pangan?
A:	Sampai saat ini kurang lebih ada 210 Kelompok Budi Daya Ikan (Pokdakan) yang didukung juga oleh Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar). Kelompok Poklahsar dengan bahan baku ikan itu lebih banyak lagi. Sekarang ini kita merintis aktivitas urban farming yang dilakukan di Kepulauan Seribu, minimal sayur mayurnya. Di setiap pulau di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kepulauan Seribu Utara hingga Pulau Sebira, sudah ada aktivitas urban farming. Artinya, kita hanya tinggal mendampingi saja, secara keterampilan mereka sudah biasa melaksanakan urban farming. Salah satu yang dilakukan juga penguatan terhadap Kelompok Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPLBM). Saat ini kurang lebih ada tujuh DPLBM di Kabupaten Kepulauan Seribu yang benar-benar dikelola oleh masyarakat. Jadi masyarakat punya rasa memiliki serta lebih peduli kepada lingkungan. Masyarakat Kepulauan Seribu perlu diberi kesempatan yang lebih luas untuk belajar dan melihat kemajuan daerah lain, sehingga dapat memotivasi mereka untuk berperan aktif mengembangkan lumbung pangan di daerahnya.
Q:	Seberapa besar peran lumbung pangan dalam mendukung ketahanan pangan di Jakarta?
A:	98 persen pangan Jakarta berasal dari luar Jakarta. Kalau kita bisa memenuhi sebagian dari kebutuhan pangan kita sendiri tentu menjadi hal-hal yang baik. Lumbung pangan di Kepulauan Seribu juga berpotensi menjaga ketersediaan pangan masyarakat Kepulauan Seribu ketika terjadi cuaca ekstrem akibat dampak perubahan iklim yang dapat mengganggu distribusi pangan antarpulau.
Q:	Apa hasil yang diharapkan dengan adanya program lumbung pangan ini?
A:	Seperti contoh, rumput laut bukan hanya untuk sumber pangan, tapi bisa menjadi sumber industri untuk kosmetik dan obat-obatan. Kalau kita bekali masyarakat dengan budi daya tidak hanya konsumsi dalam negeri saja, tapi memungkinkan untuk diekspor, ini menjadi tantangan yang menjadi tanggung jawab kita bersama.