Rangkul Pendatang Lewat Pendataan

Budi Awaluddin

Kepala Dinas Dukcapil DKI

Jumat, 11 April 2025 | 387

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak akan menggelar operasi yustisi kependudukan sekaligus tidak melarang pendatang baru datang ke Jakarta. Meski begitu, para pendatang baru pascalebaran diimbau melapor diri untuk mengurus administrasi kependudukan mereka sesuai domisili.

Untuk mengetahui kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi pendatang baru pascalebaran, berikut petikan wawancara khusus beritajakarta.id bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin.

Q:	Apa kebijakan Pemprov DKI dalam menghadapi gelombang pendatang baru di Jakarta pascalebaran?
A:	Pertama Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa tidak ada operasi yustisi di Jakarta dan memang operasi yustisi ini sejak tahun 2018 sudah tidak ada lagi. Kita menggantinya dengan sosialisasi, imbauan dan pembinaan. Selain itu juga operasi yustisi memang tidak efektif menekan jumlah pendatang. Jakarta sebagai kota yang terbuka untuk semua orang. Semua orang bisa datang ke Jakarta dan bisa mengadu nasibnya di Jakarta. Namun Pak Gubernur menyampaikan bahwa mereka yang datang harus mempunyai dokumen dan tertib administrasi kependudukan. Jadi mereka yang datang ke Jakarta harus diawali dengan ini sebagai pintu gerbang utama migrasi. Ada banyak manfaatnya jika mereka tertib administrasi pendudukan. Manfaatnya tidak hanya untuk Pemprov DKI Jakarta ,tapi juga untuk mereka.
Q:	Berapa jumlah pendatang baru yang diprediksi masuk ke Jakarta tahun ini?
A:	Kalau prediksi kita menurun ya. Menurun karena kita melihat tren yang ada di data kependudukan. Prediksi kami di angka 10.000 sampai 15.000 orang.
Q:	Setiap tahun berapa persentase kenaikan jumlah pendatang baru di Jakarta?
A:	Kami melihat jumlah arus mudik kemarin berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan turun sebanyak 24,4 persen. Yang saat ini di tahun 2025 se-Indonesia itu mudik di angka 146 juta dan di tahun 2024 kemarin itu angkanya di 193 juta. Yang kedua, kami melihat data penduduk DKI Jakarta di tahun 2024 turun hampir 300.000 dari 11.337.000 jiwa. Lalu kita lihat juga jumlah pendatang pada arus mudik balik pascalebaran ini. Grafiknya dari 2020 ke 2021 memang naik karena pada saat itu COVID-19 ada pengetatan area. Baru di tahun 2022 itu naik dari 20.000 menjadi 27.000 karena sudah tidak COVID-19 dan Jakarta kembali terbuka untuk masyarakat dari daerah lain. Baru di tahun 2023 itu turun menjadi 25.918 atau sekitar 2.000-an. Karena pada saat itu kami ingat sekali, mengadakan program penataan dokumen pendudukan di bulan April dan lonjakan yang keluar itu sampai 400 persen. Bulan Mei kalau nggak salah pada waktu itu Lebaran. Mulai Lebaran di situlah kita mulai gaungkan dan alhamdulillah turun di angka 25.918. Di tahun 2024 turun sangat signifikan, penurunannya sebesar 37.47 persen dari 25.000 di tahun 2023 turun 16.207, jadi angkanya turun. Jadi dua tahun ini memang turun karena ada program itu.
Q:	Bagaimana proses pendataan dan sistem yang digunakan dalam pendataan pendatang baru?
A:	Ya, sebenarnya proses pendataannya pertama kita melakukan imbauan. KIta selalu melakukan imbauan kepada para pendatang agar melapor dan kita membuka loket-loket pelayanan di DKI Jakarta. Lalu juga di setiap Rabu minggu kedua kita membuka layanan sampai pukul 19.30. Ini untuk memfasilitasi bagi mereka yang mungkin bekerja. Kita juga melakukan layanan jemput bola ke RT dan RW. Dari Selasa lalu kita sudah mulai mengerahkan seluruh petugas Dukcapil di setiap kecamatan. Setelah itu besoknya pindah lagi dan pindah lagi. Nah, kita mendekatkan layanan dengan bekerja sama dengan RT dan RW. Selain bagi pendatang, kita juga membuka layanan untuk pemutahiran data, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ini sering kita lakukan di masyarakat. Kita juga mengharapkan juga bantuan Pak RT dan Pak RW jika ada pendatang diimbau segera datang ke Dukcapil untuk merubah data kependudukan. Karena banyak manfaatnya untuk mereka.
Q:	Apa manfaat pendataan pendatang baru bagi Pemprov DKI?
A:	Pertama manfaatnya kami Pemprov DKI Jakarta bisa mendapatkan data yang akurat dan tepat. Yang kedua mereka dengan ber-KTP DKI akan memudahkan untuk mengurus sesuatu urusan-urusan lainnya di DKI Jakarta. Terutama untuk fasilitas publik dan pelayanan publik di Jakarta. Ketiga, jika ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita bisa dapat mengetahui dengan mudah di mana mereka berdomisili dan tinggal di mana. Ini juga bermanfaat buat mereka. Jadi tidak hanya bicara tentang data, tapi juga manfaat bagi mereka.
Q:	Apa saja layanan yang disiapkan Pemprov DKI untuk memudahkan pendatang baru melakukan pendataan ?
A:	Kita juga ada layanan online melalui program Alpukat Betawi dan kita juga bekerja sama dengan RT RW. Jadi kalau penduduk non-permanen bisa langsung ke RT dan RW. Mereka nanti langsung membantu meng-input data warga ke aplikasi Alpukat Betawi. Selain itu kita juga mensosialisasikan kepada mereka ada layanan link penduduk non-permanen kemendagri.go.id yang bisa langsung untuk melakukan penginputan atau mendaftarkan sebagai penduduk non-permanen. Jadi kita juga membuka layanan online, baik dari Kemendagri dan juga dari kita, sehingga mereka tidak perlu datang ke loket-loket kita. Jadi cukup melalui online, mereka bisa sambil bekerja.
Q:	Bagaimana mekanisme dan prosedur pelaporan bagi pendatang baru di Jakarta?
A:	Pertama mereka mau datang ke Jakarta harus jelas dulu. Harus jelas apakah mereka akan menetap lama atau hanya sementara. Kalau menetap lama, maka mereka harus segera mempersiapkan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Dukcapil daerah asal. Setelah itu dilengkapi juga dengan dokumen seperti KTP dan KK, atau KIA buat anaknya. Selain itu mereka harus ada jaminan tempat tinggal. Itu ada form-nya sendiri itu dan memang sudah ditetapkan dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan sipil yang mengatur bahwa harus ada jaminan tempat tinggal. Jadi itu yang perlu disiapkan kalau mereka mau menetap lama. Harus bawa SKP, jadi nggak bolak-balik nanti. Lalu yang selanjutnya kalau memang hanya sementara, mereka bisa langsung masuk ke link ke Kemendagri lalu mendaftar, jadi simple saja. Atau mereka lapor ke RT dan RW. Nanti RT dan RW membuat surat mengantar dan dibawa ke loket-loket kita. Nah, itu langsung dibuatkan penduduk non permanen.
Q:	Apa tantangan yang dihadapi Pemprov DKI dalam melakukan pendataan pendatang baru?
A:	Kalau kita lihat profiling pendatang arus mudik balik ini tantangan buat kita sebenarnya. Pertama, mereka yang datang itu setelah kita lihat trennya selama empat tahun itu 84,78 persen berpendidikan SMA ke bawah. Lalu 62,53 persen berpenghasilan rendah dan kebanyakan yang datang adalah wanita dengan rasio jika ada 100 wanita, 92-nya pria. Mereka yang datang, 21,83 persen di antaranya berkonsentrasi di area kumuh dan 76,83 persen usia produktif. Jadi hampir 80 persen usia produktif, umur 15 sampai dengan 64 tahun. Ini tantangan buat kita, bagaimana Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan lapangan pekerjaan, pelatihan dan fasilitas perumahan yang baik buat mereka. Nah ini adalah tantangan kita dengan melihat profiling pendatang yang seperti ini. Itulah makanya kami mengimbau kepada para pendatang yang datang ke Jakarta harus punya jaminan tempat tinggal. Lalu kami mengimbau mereka yang datang, setidaknya sudah jelas pekerjaan yang akan dipunyai di sini.Yang kedua, harus punya keterampilan dan keahlian, sehingga mereka datang tidak modal nekat. Karena Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk membuat nyaman dan aman tidak hanya para pendatang, namun juga mereka yang sudah ada di Jakarta. Dengan modal nekat saja, ditakutkan nanti mereka menjadi beban buat mereka sendiri.
Q:	Adakah instansi lain yang dilibatkan dalam proses pendataan pendatang baru?
A:	Tentu kita harus bekerja sama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DKI Jakarta. Kemarin Pak Gubernur juga sudah memerintahkan beberapa OPD seperti Dinas Nakertransgi, Dinas PPKUKM dan Wali Kota agar memetakan pola pekerjaan yang ada di Jakarta. Terus membuka pelatihan-pelatihan keterampilan untuk para pendatang. Dinas PPKUKM juga diminta membuka pelatihan entrepreneur, kewirausahaan untuk menyambut itu. Kemudian Wali Kota diminta agar mengarahkan camat dan lurah untuk mensosialisasikan pendataan. Tapi yang paling penting adalah konsep aglomerasi dalam rangka perencanaan pembangunan sumber daya manusia, tata kota dan Jabodetabek harus ditingkatkan kolaborasi dan kerja samanya. Karena kalau kita lihat, 10 terbesar daerah penyumbang terbanyak pendatang itu adalah memang dari Bodetabek. Karena itulah perlu ada kerja sama yang baik dan kawasan aglomerasi harus segera diwujudkan, jadi perlu ada kerja sama seperti itu. Kita pikirkan apa saja yang perlu diwujudkan sehingga mereka tidak perlu lagi harus datang ke Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan wilayah satelit di Bodetabek ini. Misalnya dengan memberikan pelatihan. Pak Gubernur juga sudah concern terhadap itu dan segera meningkatkan kerja sama dengan wilayah Bodetabek. Dan bahkan akan ada transportasi Transjakarta yang sampai ke Bodetabek. Itu yang Pak Gubernur sampaikan karena begitu pedulinya beliau terhadap Bodetabek ini.
Q:	Bagaimana Pemprov DKI melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pendataan pendatang baru?
A:	Tentu kita akan melihat seperti program yang kita lakukan pada saat ini, program penataan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Sudah berapa banyak masyarakat yang memindahkan dokumen pendudukannya sesuai dengan domisili atau tidak. Kita lihat nanti bagaimana pergerakan data kependudukannya dan kita lihat juga data grafik. Tadi hari ini kita di Komisi A mendapatkan apresiasi karena program penataan kita dinilai bisa mengurangi jumlah arus mudik balik pada tahun 2024. Jumlah penduduk DKI Jakarta turun di saat daerah-daerah lain itu naik. Ini juga menjadi tolak ukur kita dan data yang sangat akurat dan bisa di-share kepada OPD lain untuk menjadi rujukan jadi dasar dalam penentuan kebijakan.
Q:	Apa hasil yang ingin dicapai Pemprov DKI dengan melakukan pendataan pendatang baru?
A:	Targetnya yang diharapkan itu tertib administrasi kependudukan. Dengan tertib administrasi kependudukan, mereka yang datang, semua terdata dan tertib administrasinya. Mereka tinggal sesuai dengan domisilinya. Kita ingin punya data yang akurat, sehingga bisa kita gunakan untuk menentukan kebijakan agar lebih tepat sasaran.
Q:	Apa harapan Pemprov DKI terhadap pendatang baru yang datang ke Jakarta?
A:	Harapannya bagi para pendatang yang akan datang ke Jakarta, pertama bisa melaporkan diri agar tertib administrasi kependudukan. Kedua, persiapkan diri. Jika memang ingin berjuang mengadu nasib di Jakarta, ya harus ada jelas tempat tinggalnya di mana. Kemudian setidaknya mereka punya jaminan kepastian pekerjaan dan juga keterampilan serta keahlian. Sehingga dengan kondisi itu, kita bisa sama-sama bersinergi membangun Jakarta dan mewujudkan Jakarta sebagai kota global.