Dukung Percepatan Penanganan Sampah

Yuke Yurike

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta

Minggu, 07 Juni 2026 | 545

Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Jakarta. Kapasitas Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kian terbatas, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan masyarakat harus bergerak lebih cepat dan terukur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai, selama ini proses pengelolaan sampah masih bertumpu pada pola lama dengan mengangkut sampah sebanyak mungkin ke tempat pembuangan akhir.

Penanganan sampah dinilai harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari perubahan perilaku masyarakat, penguatan fasilitas pengolahan, pengembangan ekonomi sirkular hingga penegakan aturan bagi pelaku usaha yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan langkah yang tepat dalam mengelola sampah di Jakarta, berikut petikan wawancara khusus beritajakarta.id bersama Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike.

Q:	Sejauh mana fasilitas pengolahan sampah yang ada saat ini mampu membantu mengurangi beban di TPST Bantargebang?
A:	Beberapa fasilitas sebenarnya sudah berjalan, hanya perlu dioptimalkan. RDF Bantargebang misalnya, sudah memanfaatkan sampah baru maupun sampah lama untuk diolah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri semen. Kemudian RDF Rorotan yang secara ideal dirancang mampu mengolah sekitar 2.500 ton sampah per hari. Namun saat ini kapasitasnya masih di bawah 1.000 ton. Kami mendapat informasi bahwa Kepala Dinas LH yang baru sedang berupaya memaksimalkan lini produksinya agar bisa meningkat hingga sekitar 1.500 ton per hari. Selain itu ada TPS3R yang dibangun di sejumlah wilayah untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah langsung di kawasan sumbernya sehingga residu yang dikirim ke Bantargebang bisa berkurang. Ada juga fasilitas penyaring sampah di kawasan TB Simatupang. Fasilitas ini cukup potensial, tetapi masih menghadapi kendala karena hasil cacahannya belum memenuhi standar yang dibutuhkan industri semen. Akibatnya masih harus dibawa lagi ke Bantargebang untuk diproses ulang. Kami sedang mendalami kemungkinan optimalisasi fasilitas tersebut agar dapat melayani wilayah-wilayah sekitar seperti Kramat Jati, Pasar Minggu, dan Jagakarsa.
Q:	Saat ini pemerintah pusat menargetkan penghentian open dumping. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Jakarta?
A:	Tantangan terbesarnya adalah waktu. Saat ini persoalan sampah sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Arahnya jelas, tidak boleh lagi ada open dumping. Sampah harus di-treatment terlebih dahulu dan yang masuk ke tempat pemrosesan akhir hanya residu. Situasi ini menjadi semakin mendesak setelah adanya insiden longsor sampah yang menimbulkan korban jiwa. Karena itu daerah-daerah diminta bergerak lebih cepat. Di Jakarta, salah satu dampaknya adalah pengurangan ritase pengangkutan sampah ke Bantargebang. Karena kapasitasnya terbatas, jumlah perjalanan truk harus dikurangi. Dampaknya dirasakan masyarakat karena pengangkutan sampah menjadi lebih lambat dibanding sebelumnya. Kami mengapresiasi langkah Pak Gubernur yang mengeluarkan kebijakan dan gerakan Jaga Jakarta Bersih lewat Ingub Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Namun harus diakui tantangan kita cukup berat karena waktu yang tersedia sangat singkat. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah siap memilah sampah? Apakah sistem pengangkutan sudah siap mengambil sampah yang dipisahkan? Apakah pengolahan sampah organik dan anorganik sudah siap menyerap hasil pemilahan itu? Ini yang terus kami dorong agar segera dijawab melalui langkah nyata.
Q:	Bagaimana pandangan Komisi D terkait penyemprotan Eco Lindi dan langkah darurat lainnya untuk mengurangi dampak penumpukan sampah?
A:	Saya melihat penyemprotan deodorizer merupakan langkah yang baik sebagai solusi sementara untuk mengurangi bau yang menyengat. Tetapi tentu itu bukan solusi utama. Di kawasan padat penduduk yang belum memiliki tempat penampungan yang memadai, Pemprov juga perlu menyediakan kontainer sampah tertutup agar sampah tidak berceceran dan tidak diacak-acak hewan. Yang juga harus diantisipasi adalah munculnya pembuangan sampah liar. Jangan sampai karena pengangkutan terlambat, masyarakat kemudian memilih membuang sampah ke lahan kosong atau lokasi lain yang tidak semestinya. Karena itu petugas di lapangan harus aktif berkomunikasi dengan warga. Jika memang ada keterlambatan, masyarakat perlu diberi penjelasan sekaligus diajak membantu melalui pemilahan sampah, khususnya sampah organik yang berpotensi menimbulkan bau. Menurut saya, satu sampai dua bulan ke depan merupakan masa yang sangat krusial. Semua pihak harus bergerak bersama. Bukan hanya Dinas LH, tetapi juga PPSU, RT, RW, Karang Taruna, sekolah, relawan, hingga Pramuka. Kampanye dan edukasi harus dilakukan setiap hari.
Q:	Komisi D juga mendorong pengembangan ekonomi sirkular melalui maggot dan kompos. Bagaimana memastikan program tersebut bisa berkelanjutan?
A:	Kuncinya ada pada pemetaan dan kepastian pasar. Saat ini banyak kelompok masyarakat yang sudah mampu mengolah sampah organik maupun anorganik, tetapi belum semuanya memiliki akses kepada pembeli atau off taker. Karena itu kami meminta Dinas LH melakukan pemetaan secara menyeluruh. Mulai dari bank sampah, komunitas pengolah sampah hingga pihak-pihak yang dapat menyerap hasil olahan tersebut. Saya pernah mengundang Forum RT/RW dari Kelurahan Tugu, Koja. Mereka mampu mengolah 50 ton sampah organik menjadi pakan maggot dan pakan ternak. Namun pertanyaan mereka sederhana, hasil produksinya mau dijual ke mana? Di sinilah pemerintah harus hadir sebagai penghubung.
Q:	Apakah kerja sama dengan sektor swasta dan daerah lain juga diperlukan?
A:	Sangat diperlukan. Untuk kompos misalnya, tantangan utamanya adalah kualitas produk. Kalau kualitasnya sudah memenuhi standar, saya kira peluang pasarnya cukup besar. Bahkan pemerintah daerah sendiri bisa menjadi penyerap. Misalnya melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau instansi yang memiliki ruang terbuka hijau. Saya juga melihat potensi besar pengolahan sampah organik di pasar-pasar tradisional. Sampah pasar bisa langsung diolah menjadi kompos dan hasilnya dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan taman maupun masyarakat.
Q:	Bagaimana menjaga konsistensi masyarakat dalam memilah sampah?
A:	Harus ada apresiasi. Jangan hanya bicara kewajiban, tetapi juga penghargaan. Rumah tangga yang disiplin memilah sampah bisa diberikan penanda atau bentuk apresiasi tertentu. Selain itu, saya melihat pembagian kantong atau karung pilah lebih efektif dibandingkan membagikan tong sampah yang membutuhkan biaya besar.
Q:	Bagaimana dengan sektor komersial yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar?
A:	Pengawasannya harus lebih tegas. Hotel, restoran, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kawasan komersial lainnya idealnya mengelola sampah mereka sendiri sesuai ketentuan. Kita harus memastikan pihak ketiga yang mereka gunakan benar-benar mengolah sampah tersebut, bukan hanya memindahkan atau menitipkannya ke fasilitas pemerintah.
Q:	Apakah penegakan sanksi yang ada saat ini sudah cukup?
A:	Menurut saya pengawasan harus diperkuat melalui digitalisasi dan integrasi sistem. Data pengelolaan sampah perlu terhubung dengan sistem perizinan dan pengawasan usaha. Kalau ada pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya, harus ada konsekuensi yang jelas. Kita membutuhkan ketegasan agar tidak terjadi praktik saling menghindar tanggung jawab.
Q:	Sejauh mana dukungan anggaran dan teknologi berperan dalam penyelesaian masalah sampah?
A:	Sangat penting. Tetapi setiap pengajuan anggaran harus berbasis data dan kebutuhan nyata. Prioritasnya adalah memperkuat sarana di tingkat hulu dan tengah, termasuk fasilitas pemilahan dan armada pengangkutan yang lebih baik. Kami juga mendorong digitalisasi data pergerakan sampah hingga tingkat RW. Dengan data yang akurat, kebutuhan armada dan fasilitas pengolahan bisa dihitung secara lebih tepat. Di sisi lain, Jakarta memiliki banyak anak muda yang kreatif. Ada yang mengembangkan mesin pemilah sampah, alat pencacah, hingga teknologi pengolahan plastik menjadi bahan bakar. Potensi seperti ini harus diberi ruang untuk berkembang karena bisa menjadi bagian dari solusi.
Q:	Seberapa optimistis Jakarta mampu mengatasi persoalan sampah?
A:	Saya optimistis. Tapi syaratnya semua pihak harus bergerak bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga masyarakat. Kalau komitmennya terjaga, perencanaannya matang, anggarannya tepat sasaran, pengawasannya berjalan, dan masyarakat terlibat aktif, saya yakin persoalan sampah Jakarta bisa diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan.