Kebut Penataan Kabel Udara
Heru Suwondo
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta
Minggu, 15 November 2026 | 215
For a better view,
please rotate your phone
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mempercepat program penataan kabel udara melalui pemindahan jaringan utilitas ke bawah tanah atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta yang lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus mendukung target Gubernur DKI Jakarta agar seluruh kabel udara di Ibu Kota direlokasi ke bawah tanah secara bertahap hingga 2030.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai program ini, berikut wawancara khusus beritajakarta bersama Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo.
| Q: | Bagaimana Dinas Bina Marga merealisasikan target Gubernur yang meminta seluruh kabel udara di Jakarta direlokasi ke SJUT hingga 2030? |
| A: | Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mendukung target Gubernur DKI Jakarta untuk menurunkan seluruh kabel udara di Jakarta ke bawah tanah secara bertahap dalam lima tahun ke depan atau hingga 2030. Untuk merealisasikan target tersebut, kami melakukan program 5M yaitu: 1. Menggunakan SJUT, yaitu memanfaatkan sarana jaringan utilitas terpadu yang telah tersedia. 2. Melakukan relokasi mandiri, dengan mendorong pemilik jaringan memindahkan kabelnya ke bawah tanah. 3. Mengikat kabel udara aktif, agar lebih rapi dan tidak membahayakan masyarakat. 4. Memotong kabel yang tidak berfungsi, sehingga tidak lagi membebani tiang dan mengganggu ruang publik. 5. Meninggikan kabel yang menjuntai, untuk memenuhi aspek keselamatan pengguna jalan. Penataan dilakukan secara rutin setiap minggu di berbagai wilayah Jakarta dengan melibatkan asosiasi dan para pemilik jaringan utilitas. Dengan demikian, pekerjaan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan kabel-kabel yang sudah dapat direlokasi segera diturunkan dan kabel yang belum dapat dipindahkan tetap tertata dengan baik. |
| Q: | Berapa total panjang jaringan kabel udara yang masih harus ditata di Jakarta dan berapa kilometer SJUT yang sudah terbangun hingga saat ini? |
| A: | Panjang jaringan kabel udara di Jakarta diperkirakan mencapai sekitar 6.500 kilometer. Saat ini, Dinas Bina Marga bersama Suku Dinas Bina Marga di 5 kota administrasi berkolaborasi dengan asosiasi serta pemilik jaringan secara rutin melakukan penertiban kabel udara secara bertahap. Hingga September 2026 infrastruktur SJUT yang telah terbangun mencapai 41,7 kilometer. Pada 2026, pembangunan SJUT sepanjang 12,5 kilometer sedang dilaksanakan. Dengan demikian, total jaringan SJUT ditargetkan mencapai 54,2 kilometer pada akhir 2026. |
| Q: | Apa tahapan atau roadmap yang disusun Bina Marga untuk mencapai target tersebut? Apakah ada target tahunan yang terukur? |
| A: | Roadmap penataan jaringan utilitas dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kondisi ruas jalan, kebutuhan jaringan, serta koordinasi dengan para pemilik utilitas. Terkait target tahunan, untuk tahun 2026 Dinas Bina Marga menargetkan pembangunan tambahan SJUT sepanjang 12,5 kilometer sehingga totalnya mencapai 54,2 kilometer pada akhir tahun. |
| Q: | Bagaimana Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas memperkuat posisi Bina Marga dalam penertiban ini? |
| A: | Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam memperkuat tata kelola dan pengendalian penempatan jaringan utilitas di Jakarta. Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk menyusun Rencana Induk SJUT, menyelenggarakan SJUT, serta mengatur perizinan pembangunan dan penempatan jaringan utilitas. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 5, yang mengatur bahwa penempatan jaringan utilitas wajib dilakukan pada SJUT. Apabila SJUT belum tersedia, penempatan di luar SJUT dapat dilakukan secara sementara sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 6 mengatur bahwa apabila SJUT telah tersedia, jaringan utilitas yang sebelumnya ditempatkan di luar SJUT wajib direlokasi oleh penyelenggara utilitas. Biaya relokasi menjadi tanggung jawab penyelenggara utilitas dan pelaksanaannya paling lama enam bulan setelah diterbitkannya surat perintah relokasi. Perda tersebut juga mengatur konsekuensi apabila ketentuan tidak dipatuhi, antara lain teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, denda administratif, serta pembongkaran atau pemotongan jaringan utilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya regulasi ini, penataan kabel udara tidak lagi hanya mengandalkan imbauan dan koordinasi, tetapi memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk memastikan seluruh pemilik jaringan mematuhi ketentuan penempatan utilitas di Jakarta. |
| Q: | Bagaimana progres pembangunan SJUT tahun 2026 ini, termasuk di kawasan Tebet, Pejaten, Kuningan Barat dan Tanjung Priok? |
| A: | Pada 2026, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta memfokuskan pembangunan SJUT di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan skala prioritas, kebutuhan penataan utilitas, serta pertimbangan teknis di lapangan. Sementara itu, penataan kabel udara di kawasan Pejaten, Kuningan Barat, dan Tanjung Priok tetap dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan pemilik jaringan dan penerapan program 5M, sesuai kondisi masing-masing lokasi. |
| Q: | Apa kriteria Bina Marga dalam menentukan ruas jalan yang menjadi prioritas penataan kabel? |
| A: | Dalam menentukan lokasi prioritas penataan kabel udara, Dinas Bina Marga mempertimbangkan sejumlah aspek teknis dan kebutuhan kawasan. Pertama, kondisi eksisting jaringan utilitas, termasuk tingkat kepadatan kabel, keberadaan kabel yang menjuntai, kabel tidak aktif, serta tiang yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat. Kedua, fungsi dan karakteristik ruas jalan. Ruas jalan strategis dengan aktivitas lalu lintas dan mobilitas masyarakat yang tinggi menjadi salah satu pertimbangan, termasuk kawasan perdagangan, perkantoran, pusat kegiatan masyarakat, serta jalur yang memiliki aktivitas pejalan kaki cukup padat. Ketiga, kesiapan dan kelayakan teknis pembangunan SJUT. Tidak semua ruas jalan memungkinkan untuk dibangun SJUT karena terdapat keterbatasan ruang, kondisi tanah, jaringan utilitas eksisting, serta infrastruktur lain yang sudah berada di bawah permukaan tanah. Keempat, keterpaduan dengan program pembangunan infrastruktur lainnya, seperti revitalisasi trotoar, peningkatan jalan, pembangunan drainase, dan penataan kawasan. Dengan demikian, pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan mengurangi potensi pembongkaran berulang. Selain itu, masukan masyarakat dan laporan mengenai kabel yang berpotensi membahayakan juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi penanganan. |
| Q: | Bagaimana penanganan kabel yang sudah tidak aktif atau mati, namun masih menggantung dan membahayakan warga? |
| A: | Terhadap kabel yang sudah tidak aktif atau tidak lagi digunakan, Dinas Bina Marga mendorong pemilik jaringan untuk segera melakukan pemotongan dan pembersihan agar tidak lagi menggantung dan mengganggu keselamatan maupun estetika lingkungan. Dalam pelaksanaannya, penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan asosiasi dan operator pemilik jaringan untuk memastikan status kabel terlebih dahulu. Hal ini penting karena dalam satu bentangan dapat terdapat kabel dari beberapa operator yang berbeda. Untuk kabel yang masih aktif, penanganan dilakukan dengan pengikatan dan penataan ulang agar tidak menjuntai terlalu rendah atau mengganggu ruang gerak masyarakat. Apabila SJUT telah tersedia, pemilik jaringan didorong untuk segera melakukan relokasi ke bawah tanah. Langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan program 5M yang terus dilaksanakan secara rutin di lima wilayah administrasi Jakarta. Kami juga mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan kabel yang menjuntai, rusak, atau berpotensi membahayakan agar dapat ditindaklanjuti bersama pihak terkait. |
| Q: | Bagaimana Bina Marga memastikan proses pemindahan kabel ke SJUT tidak mengganggu layanan internet dan aktivitas masyarakat? |
| A: | Dalam proses relokasi jaringan utilitas, aspek keberlanjutan layanan menjadi perhatian penting. Hal ini karena kabel fiber optik dan jaringan telekomunikasi merupakan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat, termasuk komunikasi, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemindahan kabel tidak dilakukan secara sembarangan. Dinas Bina Marga berkoordinasi dengan pemilik jaringan dan operator telekomunikasi untuk mengatur tahapan pemindahan, memastikan kesiapan jaringan pengganti, serta melakukan pengujian sebelum jaringan lama diputus atau dibongkar. Pemilik jaringan juga perlu memastikan bahwa proses migrasi telah memenuhi persyaratan teknis dan layanan tetap dapat beroperasi dengan baik. |
| Q: | Sejauh mana penataan kabel udara melalui SJUT ini menjadi bagian dari persiapan Jakarta sebagai Kota Global? |
| A: | Penataan kabel udara merupakan bagian penting dari transformasi infrastruktur Jakarta menuju kota global. Kota global tidak hanya membutuhkan jaringan transportasi dan bangunan modern, tetapi juga infrastruktur utilitas yang tertata, aman, andal, dan terintegrasi. Keberadaan kabel yang semrawut dapat memengaruhi keselamatan pengguna jalan, kenyamanan pejalan kaki, serta kualitas visual ruang kota. Karena itu, pemindahan jaringan utilitas ke bawah tanah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Melalui SJUT, jaringan utilitas dapat ditempatkan secara lebih terintegrasi sehingga pemeliharaan dan pengelolaannya diharapkan menjadi lebih efektif. Penataan ini juga dapat mengurangi kebutuhan penggalian berulang pada badan jalan ketika dilakukan pemeliharaan atau penambahan jaringan. Namun, manfaatnya bukan hanya dari sisi estetika. Infrastruktur utilitas yang tertata juga mendukung keandalan konektivitas digital, yang menjadi salah satu kebutuhan penting bagi kota dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik yang semakin berkembang. Kami ingin memastikan bahwa transformasi Jakarta menuju kota global tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik yang megah, tetapi juga dari kualitas infrastruktur dasar yang tertata, berfungsi dengan baik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui pembangunan SJUT, program 5M, serta kolaborasi dengan seluruh pemilik jaringan utilitas, Dinas Bina Marga berkomitmen mendukung terwujudnya Jakarta yang lebih aman, nyaman, tertib, dan memiliki daya saing sebagai kota global. |