You don't have javascript enabled. Good luck with that.

For a better view,
please rotate your phone

APBD 2025 untuk Jakarta Semakin Maju

Khoirudin
Ketua DPRD DKI Jakarta
Sabtu, 04 Januari 2025 | 579

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyepakati besaran APBD 2025 senilai Rp 91,3 triliun untuk membiayai program-program prioritas baik pembangunan fisik maupun non-fisik.

Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan, penggunaan dan pengawasan APBD 2025, berikut petikan wawancara khusus beritajakarta.id dengan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, Khoirudin.

Q:Bisa dijelaskan bagaimana proses penyusunan dan pengambilan keputusan dalam APBD 2025?
A:Proses penyusunan APBD sangat panjang karena dilakukan dengan penjaringan usulan dimulai dari Rembuk RW hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara bertingkat dari kelurahan, lalu naik ke kecamatan, wali kota dan selanjutnya tingkat provinsi. Hasil Musrenbang ini dikombinasikan dengan penjaringan dari hasil reses angota DPRD, rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dibawa ke Forum Konsultasi Publik. Hasilnya kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). DPRD di Jakarta ini juga masih diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap RKPD yang disusun. Selain itu, memang peran serta masyarakat sangat dibuka ruangnya dan sangat luas. Bahkan, kalau tidak masuk di RKPD, Musrenbang maupun Reses, boleh usulan langsung. Selanjutnya berdasarkan RKPD ini, Pemprov mengajukan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (KUA-PPAS R-APBD) 2025. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Pimpinan DPRD kemudian menyepakati besaran anggaran dalam KUA-PPAS ini dalam sebuah Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur dengan DPRD. Hasil kesepakatan ini kemudian diajukan kepada DPRD dalam Sidang Paripurna untuk mendapatkan tanggapan dari Fraksi-Fraksi dan dibahas di tingkat Komisi. Hasil pembahasan di tingkat komisi kemudian dibawa ke Badan Anggaran untuk selanjutnya ditetapkan bersama antara Gubernur dan DPRD.
Q:Berapa nilai APBD DKI 2025 yang telah disetujui Legislatif dan Eksekutif? 
A:Nilai APBD kita ini terbesar dalam sejarah DKI Jakarta sebesar Rp 91,3 triliun. Itu angka yang sangat besar. Tetapi, memang belanja rutinnya untuk gaji dan sebagainya itu cukup besar sekitar Rp 49 triliun.
Q:Apa visi dan misi yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025?
A:Visi misi kita dalam penyusunan APBD 2025 tidak boleh keluar dari apa yang menjadi RPJMD Gubernur yang baru terpilih dan tidak boleh keluar dari RKPD. RKPD di-breakdown dari RPJMD. Namun demikian, karena ini Gubernur berstatus Penjabat (Pj) berarti dia melanjutkan RPJMD Gubernur sebelumnya.  Dalam pengantar APBD kita bahwa setelah ada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang telah diundangkan, maka Jakarta akan menjadi kota global yang berketahanan yang inklusif berdaya saing, dan berkelanjutan. Itu visinya. Tentu harapan kita, setelah APBD ini bisa kita eksekusi di lapangan akan terwujud regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan. Kalau Jakarta tidak lagi ibu kota, Jakarta memang wajah baru. Jakarta menjadi kota global, kota bisnis, jadi harus ada regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan. Kedua, kita ingin terbangunnya perekonomian yang inklusif. Punya daya saing di mana di era digital saat ini sebagai kota global mau tidak mau persaingan ekonominya lintas geografi yang seluruh kota di dunia tersambung dengan saluran informasi. Sehingga, kita ingin perekonomian kita inklusif yang punya daya saing. Tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, kita ingin ada pembangunan manusia yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, berkesetaraan dengan cita-cita kemanusiaan di seluruh dunia. Keempat, kita ingin adanya pelaksanaan layanan publik yang transparan. Nanti awal tahun seberapa besar pemerintah melayani masyarakat kita itu akan menjadi indikator dukungan masyarakat kepada pemerintah, baik yang layanan pemerintah dilihat dari layanan publiknya.  Kita bersyukur APBD sebelumnya telah banyak program-program yang mendekat ke masyarakat, jemput bola. Misalnya, perizinan, ada 18 perizinan cukup dilayani oleh Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) yang ada di tiap kelurahan. Masyarakat yang mau bikin dulu namanya IMB, sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), itu tidak perlu datang ke kantor-kantor ke beberapa institusi. Cukup tinggal telepon petugas AJIB di kelurahan dan petugasnya datang ke kita. Ini luar biasa Pemprov DKI.  Tapi era hari ini, era di mana semua informasi bisa didapatkan oleh masyarakat, kalau kita bandingkan di negara lain di kota di Azerbaijan semua layanan publik terpusat dalam satu gedung, A sampai Z semuanya selesai. Kita sudah bagus tapi perlu ditingkatkan lagi dengan membandingkan dengan negara-negara lain. Jadi transparansi layanan layanan publik tentu dengan anggaran yang memadai. Itu visi APBD 2025.
Q:Berapa besar alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial pada APBD 2025?
A:Memang sudah ada parameter dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, untuk pendidikan sesuai dengan Undang Undang, pendidikan itu minimal 20 persen dari APBD, dari APBN kalau di nasional. Kita alhamdulillah sudah lebih dari 20 persen. Total dana kita Rp 18,5 triliun, ini agak besar karena di dalamnya ada sekolah gratis buat SD swasta, SMP swasta, SMA dan setingkat swasta dengan tidak menghilangkan KJP. Namun, KJP-nya difokuskan pada perlengkapan sekolahnya saja, dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Kemudian, untuk anggaran kesehatan, kesehatan ini adalah primadona layanan masyarakat. Kita menyebutnya layanan dasar. Dua hal ini kita anggarkan dan melebihi batas normal batas ukuran parameter yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesehatan kan 10 persen, kita lebih dari 10 persen yakni Rp 10,9 triliun. Jadi melebihi dari batas ukuran minimal. Sementara, untuk layanan sosial, kita anggarkan Rp 1,7 triliun. Cukup besar dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu anggaran untuk infrastruktur, pembangunan jalan, saluran air, dan pencegahan banjir, kita anggarkan dana untuk belanja modal cukup besar yakni Rp 10,5 triliun. Dana ini sebetulnya dana yang sangat besar, kita ingin terserap ke masyarakat dalam bentuk pelayanan. 
Q:Seberapa besar peran serta masyarakat dalam proses penyusunan APBD?
A:Masyarakat sangat terlibat dalam penyusunan melalui Rembuk RW hingga Musrenbang yang diawali dari tingkat kelurahan dan mengikutsertakan semua tokoh masyarakat RT/RW. Usulan dalam membangun Jakarta setahun ke depan, mereka sudah dilibatkan. Ketika usulan masyarakat ternyata ada lebih prioritas, misalnya ada wilayah banjir satu RT dan di kelurahan lain banjirnya satu kelurahan, maka didahulukan yang berdampak luas. Tidak semua Musrenbang kita wujudkan karena keterbatasan dana. Namun, demikian Pemprov DKI Jakarta punya power, bisa melibatkan banyak perusahaan dengan CSR, melalui dana KLB, ini digunakan oleh pemerintah. Banyak sarana pemerintah yang dibangun tidak menggunakan APBD. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dilakukan melalui penyampaian aspirasi dalam kegiatan reses anggota DPRD yang selanjutnya tercatat dalam laporan e-Reses mapun disampaikan oleh anggota DPRD dalam pembahasan di tingkat Komisi.
Q:Berapa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan pada 2025?
A:PAD 2025 kita mematok cukup besar sebesar Rp 54,087 triliun. Dana yang kita dapatkan itu dari pajak daerah Rp 47,9 triliun. Selebihnya, dari penghasilan lain, penghasilan non-pajak, dana bagi hasil, dan dividen BUMD.  Rinciannya Pajak Daerah Rp 47,9 triliun, Retribusi Daerah Rp 1,003 triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp 774 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 4,409 triliun. Tahun ini, walaupun terbesar tetap saja belanja kita masih lebih besar ketimbang pendapatan kita. Dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) kemarin, saya masih mendapati defisit Rp 1,6 triliun. Dari Rp 91 triliun, ternyata belanja kita sampai Rp 92,6 triliun. Jadi masih lebih belanjanya. Untuk itu, kita sisir kembali mana yang perlu kita tunda, mana yang kita prioritaskan. Ada juga program yang bisa ditunda di bulan November atau Desember. Sehingga, sekarang dananya kita drop dulu, nanti kalau Desember di anggaran perubahan baru kita munculkan kembali, itu strategi kita. Untuk meningkatkan PAD ke depan, setiap tahun ini kita rutin mencoba intensifikasi pajak. Pajak-pajak yang kita dapatkan dari masyarakat kita coba tingkatkan intensifikasinya. Di antaranya adalah wajib pajak yang perlu diingatkan karena pajak kita self assessment, wajib pajak yang isi sendiri.  Dari sisi pencatatan pajak kita itu ada pencatatan yang real time dengan harapan seluruh pendapatan pajak dari pajak hotel, restoran, hiburan, pajak parkir tidak menguap di tengah jalan dan langsung tercatat langsung masuk ke Bapenda. Terakhir denda pajak, dahulu banyak kendaraan mewah yang tidak bayar pajak. Petugas pajak sampai mendatangi tempat-tempat parkir dan saat itu masuklah Rp 600 miliar pendapatan pajak kendaraan bermotor dari denda pajak. Ke depan saya berharap, sebetulnya negara sejahtera itu adalah negara yang tidak membebani warganya dengan pajak. Pemerintah punya kekuasaan untuk mengatur regulasi dan harus punya inovasi, kreativitas, agar pendapatan itu tidak dari pajak.  Kalau kita bandingkan pendapatan kita dengan kota-kota besar di dunia seperti Singapura dan Malaysia, kita jauh tertinggal. Kita cuma 3,5 persen, kecil sekali. Mereka kreatif dari jasa, kebijakan, dari pengelolaan aset daerah. 
Q:Apa saja sumber pendapatan utama dan sumber potensial baru yang diproyeksikan untuk meningkatkan PAD pada 2025?
A:Dari BUMD, peningkatan dividen. Walaupun BUMD kita banyak penugasan kan tidak profit oriented. Namun, banyak BUMD lain yang profit oriented.  Pemerintah dapat memaksimalkan kinerja para pimpinan BUMD di tingkat manajer eksekutif BUMD. BUMD kita ini diberikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh swasta. Pertama, dia diberikan regulasi yang dia butuhkan, ada Perda-nya. Bahkan diberikan Pergub. Kalau swasta kan bersaing sendiri tidak pakai dilindungi oleh Pergub dan Perda.  Kedua, BUMD kita diberikan Penyertaan Modal Daerah (PMD). Dikasih uang segar dari APBD kita, swasta kan enggak. Lalu kenapa swasta lebih survive ketimbang plat merah. Ini yang sekarang kita sedang mendesak. Saya sudah menyampaikan ke Gubernur untuk menguatkan fungsi pengawasan dewan. Saya ingin agar seluruh Eksekutif termasuk BUMD membuat KPI. Silahkan dia bikin sendiri self assessment, apa yang mau dicapai setahun ke depan dari anggaran yang mereka sudah ajukan. Kemudian, kita juga DPRD, saya selaku pimpinan membuat kajian KPI masing-masing institusi dan nanti kita nilai kita awasi mereka. Itu harus dilakukan jika ingin ada perubahan ini.  Selain pajak sumber potensi lain untuk menambah pendapatan yakni hasil investasi. Investasinya public private partnership atau KPBU kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Itu sangat banyak dana dari luar negeri.
Q:Apa strategi yang diterapkan untuk meningkatkan PAD?
A:Saya akan mendorong pemerintah untuk mengundang investor asing. Ke depan saya sudah dengar kabar pemerintah pusat akan kedatangan tamu Erdogan dengan 300 pengusaha. Sebelum mereka datang saya sudah mengunjungi Turki, mengajukan proposal. Kita punya program ini loh, Turki mau nggak. Jadi kita sudah datang duluan untuk menarik investasi dari Turki.  Upaya ini juga untuk menuju Jakarta kota global, maka pembangunan Jakarta harus mengacu kepada indeks kota global. Selain itu, beberapa strategi yang kami minta kepada Pemprov DKI untuk meningkatkan PAD yakni intensifikasi pajak dengan melakukan penyisiran kembali terhadap wajib pajak yang belum menyetorkan kewajiban pajaknya secara benar. Kedua, Fiscal Cadaster yaitu dengan melakukan penilaian ulang terhadap NJOP dari objek pajak yang secara nilai pasar sudah mengalami peningkatan. Berikutnya, penerapan real time pajak online untuk mengurangi kebocoran setoran kewajiban pajak khususnya untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu seperti Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Terakhir, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor agar orang lebih mau membayar pajak kendaran bermotor yang masih terhutang.
Q:Apa saja proyek strategis yang akan dibiayai melalui APBD 2025?
A:Kalau masalah mendasar kita yang nggak pernah selesai itu masalah banjir, masalah macet, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Seperti yang pemerintah nasional sampaikan program strategisnya, kita tidak jauh dari itu. Kemudian ada sekolah gratis SD sampai SMA/SMK untuk sekolah negeri dan swasta, melanjutkan pembangunan MRT Fase 2 Bundaran HI-Ancol dan melanjutkan pembangunan LRT Fase 1B Rawamangun-Manggarai. Kita juga ada pembangunan tanggul pengaman pantai, infrastruktur pengendali banjir pesisir. Selain itu, ada pembangunan Rumah Susun Yos Sudarso, Rumah Susun Padat Karya Tahap II, dan Rumah Susun Rorotan. Ada juga pembangunan prasarana dan sarana kali atau sungai dan kelengkapannya di kawasan pesisir, pembangunan beberapa flyover untuk mengurangi kemacetan seperti di Latumeten, Bintaro, pembangunan simpang tak sebidang Jalan Panjang, serta pembangunan waduk, situ, embung dan bangunan kelengkapannya.
Q:Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran dalam APBD 2025?
A:Tentu langkah yang paling awal, saya sudah sampaikan kepada Pak Pj Gubernur, Sekda, dan seluruh OPD saat Coffee Morning di Hotel Kempinski. Saya sampaikan fungsi pengawasan adalah tugas kami dan itu dijamin oleh Undang Undang. Kami akan mengawasi seluruh dinas, seluruh badan, seluruh Eksekutif untuk segera membuat KPI. Kami juga akan bikin KPI. Evaluasi juga dilakukan melalui peninjauan langsung ke lapangan terkait pelaksanan pembangunan proyek-proyek strategis maupun pelayanan publik oleh Pemprov DKI Jakarta, evaluasi tengah tahun anggaran dalam rangka persiapan penyusunan APBD Perubahan, serta menerima aspirasi dan pengaduan dari masyarakat melalui berbagai forum.
Q:Apa saja indikator kinerja yang digunakan Legislatif untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD 2025?
A:Nanti disepakati bersama, indikator mereka dan juga indikator kita. Selama ini kita menilai OPD, indikatornya berapa persen anggaran terserap. Bagaimana pencapaian tahapan pelaksanaan kegiatan untuk proyek-proyek strategis. Selain itu, menggunakan beberapa indeks yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di berbagai bidang seperti LAKIP, SAKIP, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, prevalensi stunting, serta evaluasi pencapaian indikator kerja yang ditetapkan oleh masing-masing OPD.
Q:Seperti apa sinergisitas yang dibangun Legislatif dan Eksekutif untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBD 2025?
A:Sinergisitas kita dari awal, sejak penyusunan program RKPD hingga penyusunan anggaran. Sejak dalam pembahasan APBD, sinergisitas ini sudah dilakukan melalui rapat-rapat dan diskusi intensif untuk mencapai titik temu antara apa yang akan dilaksanakan oleh Pemprov dengan aspirasi yang disampaikan oleh warga melalui DPRD. Berikutnya pengawasan, 2/3 pendapatan kita dari pajak. Pajak diambil dari masyarakat, harusnya layanan ke masyarakat harus besar. Uang masyarakat itu harus kita awasi. Sinergisitas kita dalam bentuk pengawasan. Selain itu, melalui rapat-rapat kerja atau rapat koordinasi berkala antara masing-masing Komisi di DPRD dengan mitra kerjanya. Selanjutnya, sarana Coffee Morning antara Eksekutif dengan DPRD untuk terus membangun komunikasi strategis antara jajaran Eksekutif dengan DPRD dan Forkopimda. Ada juga Rapimgab dengan Eksekutif untuk menyepakati hal-hal yang harus diputuskan bersama seperti terkait usulan Raperda, APBD, penyertaan modal BUMD, serta rapat-rapat khusus antara pimpinan DPRD dan jajaran Eksekutif.