Jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar kunjungan kerja ke Data Center Provinsi DKI Jakarta di Blok G Lantai 3 Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/11). Dalam kunjungan ini Bupati Sleman, Sri Purnomo berserta jajaran mendapatkan beragam informasi mengenai penyimpanan data pemerintah provinsi DKI Jakarta. (Foto: Yopie/Beritajakarta.com)
Bupati Sleman, Sri Purnomo bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengunjungi Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/11/2016). Kunjungannya ini terkait studi banding dalam sistem Komunikasi dan Informatika yang ada di Jakarta Smart City. Pejabat Kabupaten Sleman bersama rombongan ini langsung melihat penetapan berbagai aplikasi teknologi komunikasi dan informatika di Smart City lounge. Mereka berharap apa yang diterapkan di Jakarta Smart City bisa diterapkan di Kabupaten Sleman, sesuai kemampuan mereka. Dengan demikian visi Kabupaten Sleman untuk menjadikan Kabupaten Sleman menjadi Smart Regency yang terintegrasi e-Goverment menuju kepada Sleman Smart Regency bisa terwujud. (Foto: Yopie/beritajakarta.com)
Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta menyampaikan pembahasan hibah bantuan sosial Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/11). (Foto: Yopie/beritajakarta.com)
Pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk PD PAM Jaya dalam pengajuan anggaran Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/11/2016), ditunda. Anggaran yang ditunda tersebut sebesar RP 300 miliyar. Penundaan pengajuan anggaran tersebut lantaran PD PAM Jaya tidak memprioritaskan pemasangan instalasi air ke wilayah krisis air bersih seperti kawasan Kapuk dan Marunda Jakarta Utara, namun PD PAM Jaya lebih prioritas pemasangan instalasi di kompleks perumahan yang warganya tergolong mampu.(Foto: Yopie/beritajakarta.com)
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI menggelar pembahasan Belanja Tidak Langsung (BTL) APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/11). Dari pembahasan ini disepakati Belanja Tidak Langsung (BTL) APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 20,3 triliun.(Foto: Yopie/beritajakarta.com)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI menggelar sosialisasi tax amnesti di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/11/2016). Sosialisasi ini di tujukan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta agar mereka sadar dan mengerti tax amnesti. Di Jakarta sendiri terdapat 128 ribu UMKM yang telah terdaftar dan sekitar satu juta lebih belum terdaftar. (Foto: Reza/beritajakarta.com)
