Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (6/2). Acara yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Sudin Pusip) Jakarta Timur menggelar kegiatan wisata literasi di SDN Penggilingan 01 Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (6/2). Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kegemaran minat baca di kalangan siswa khususnya di wilayah Jakarta Timur.
Petugas Satuan Pelaksana Sumber Daya Air (Satpel SDA) Kecamatan Jagakarsa dan PPSU Kelurahan Cipedak melakukan penanganan tebing longsor di Jalan Timbul III B, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (6/2). Penanganan tebing longsor yang melibatkan enam personel Satpel SDA, lima petugas PPSU dan satu ekskavator spider tersebut ditargetkan rampung pekan ini.
Sejumlah siswa SD Islam An Nuriyah berlatih ekstrakurikuler menari di RPTRA Cipedak Gemilang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (5/2). Pelatihan tari tradisional yang dipandu oleh instruktur binaan Suku Dinas (Sudin) Kebudayaan Jakarta Selatan tersebut digelar setiap Senin pukul 13.30 sampai 16.00.
Petugas Unit Penan ganan Sampah (UPS) Badan Air Kecamatan Cakung membudidayakan jamur Kuping (Auricularia Uricula) dan Jamur Tiram (Pelurotus Ostreatus) di Aliran kali Rawa Kuning, Jalan Rawa Kuning, Pulogebang, Jakarta Timur, Senin (5/2). Dalam budidaya jamur ini petugas menggunakan serbuk kayu dari sisa pengrajin mebel yang sudah tidak terpakai sebagai media tanam.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyerahkan 21 sertifikat tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga di RW 003/03, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (5/2). Penerbitan sertifikat tanah berstatus SHM ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan ketenangan, serta menghindari permasalahan pertanahan, baik sengketa, konflik dan perkara.
