Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri kegiatan pemberian santunan anak yatim dan pembagian sembako di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin di Jalan Al Manshurin, Lubang Buaya, Cipayung,Jakarta Timur, Sabtu (22/3). Pada kegiatan ini 200 anak yatim diberikan santunan dan 1.400 paket sembako yang dibagikan pada warga sekitar. #ramadan2025
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena dan Para Bupati / Wali Kota NTT di Ruang Rapat Besar di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (22/3). Pertemuan ini dilaksanakan terkait percepatan capaian target investasi sektor pembangunan pariwisata di wilayah Nusa Tenggara Timur hingga kerjasama penyediaan stok daging sapi dari NTT.
Berburu kuliner berbuka puasa khas Minang di Kramat Street Food di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (21/3). Kawasan Kuliner ini menjadi pilihan favorit warga Jakarta untuk mencari hidangan berbuka ataupun hidangan sahur. #ramadan2025
Sejumlah petugas Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Pulogadung melakukan uji kelaikan operasional (ramp check) terhadap bus AKAP di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Jumat (21/3). Pengendali Terminal Kampung Rambutan, Mulyono mengatakan layanan ramp check dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik maupun awak bus. #ramadan2025
Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta memindahkan sampah di bunker dan gudang produk di Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Jumat (21/3). Pengerjaan pemindahan sampah ini meliputi sampah lama di bunker sebanyak 800 ton dan produk RDF di gudang produksi sekitar 600 ton.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Ruang Pola Bappeda, Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/3). Prioritas pembangunan Jakarta tahun 2026 difokuskan pada transformasi kota global, penguatan infrastruktur layanan dasar, dan fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas ini menjadi acuan bagi pemerintah di tingkat kota dan kabupaten untuk menentukan prioritas kegiatan kewilayahan yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.
