You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bulan Dana PMI Jaksel Targetkan Rp 9 Miliar
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

Perolehan Bulan Dana PMI di Jaksel Ditarget Capai Rp 9 Miliar

Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Selatan menargetkan dapat memperoleh Rp 9 miliar dalam kegiatan Bulan Dana PMI selama tiga bulan ke depan.

Kegiatan Bulan Dana PMI di Jakarta Selatan tahun ini ditargetkan Rp 9 miliar

Target perolehan Bulan Dana PMI tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang ditetapkan sebesar Rp 7 miliar.

Ketua PMI Jakarta Selatan, Abdul Haris mengatakan, pengumpulan dana dalam kegiatan Bulan Dana PMI telah mulai sejak 1 Juli lalu dan akan berakhir 30 September 2022 mendatang.

Raihan Bulan Dana PMI Jakarta Utara Targetkan Rp 5 Milliar

"Kegiatan Bulan Dana PMI di Jakarta Selatan tahun ini ditargetkan Rp 9 miliar," ujarnya, Kamis (7/7).

Ia menjelaskan, pengumpulan dana dalam Bulan Dana PMI dilakukan dengan sistem kupon, drop box di mal, amplop donasi dan bantuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov DKI Jakarta.

"Kami optimis target dapat tercapai," tegasnya.

Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin meminta PMI agar menggali potensi pengumpulan Bulan Dana PMI yang belum tersentuh. Misalnya bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

"Saya meminta agar seluruh pihak ikut terlibat. Sebab nantinya dana ini akan digunakan untuk kegiatan masyarakat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11200 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1339 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1271 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1271 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye983 personBudhi Firmansyah Surapati