Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara menggelar sosialisasi sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Suku Dinas Perhubungan dan Satpol PP Jakarta Utara di Balai Yos Sudarso, kantor wali kota setempat. Sosialisasi bertujuan meningkatkan kesadaran ASN agar terbebas dari jerat pungli.

Kewajiban kita memberi layanan publik tidak berbayar kecuali pajak dan retribusi

Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengimbau seluruh ASN untuk berani men olak pungutan liar (pungli) dalam setiap aktivitas, sehingga seluruh layanan publik yang diselenggarakan di Jakarta Utara tidak sampai terjadi Pungli.

"Kewajiban kita memberi layanan publik tidak berbayar kecuali pajak dan retribusi. Tidak ada biaya mengurus atau melayani masyarakat dan masyarakat juga harus mengetahui sehingga menjadi komitmen bersama," ujar, Rabu (27/7).

Menurut Ali, untuk menutup celah dan kesempatan terjadinya tindakan pungli diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak termasuk peran masyarakat. Karena itu, ia berharap ASN jajarannya mampu meyakinkan masyarakat menjauhi dan tidak memberi peluang terjadinya pungli.

Bila menemukan pelanggaran, Ali berharap agar semua pihak bisa melaporkan tindakan pungli melalui call center di nomor 081213832153 atau bisa datang langsung ke sekretariat di lantai 9 Blok P Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Dipastikan, identitas pelapor akan dirahasiakan, namun informasi yang disampaikan harus akurat, rinci, tepat, dan disertai bukti-bukti.

Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara, Junjung Hapoltakan mengatakan, untuk bisa lepas dari jerat pungli tidak bisa berdiri sendiri. Pemberantasan Pungli di Jakarta Utara diharapkan menjadi massif dan tersistematis.

"Kita saling mengingatkan dan berkomitmen untuk bebas dari pungli agar aktivitas pelayanan masyarakat dapat berlangsung dengan kondusif dan nyaman," tandasnya.