You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PPAPP Kepulauan Seribu Gelar Penguatan Gugus Tugas TPPO
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Sudin PPAPP Kepulauan Seribu Perkuat Gugus Tugas TPPO

Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Kepulauan Seribu menggelar penguatan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Diharapkan para peserta dapat memahami tentang pengertian dan tujuan TPPO

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Mitra Praja, Jalan Sunter Permai Raya No 1, Sunter Agung, Tanjung Priok itu diikuti 20 peserta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kepulauan Seribu, Eric PZ Lumbun mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menguatkan kelembagaan Gugus Tugas TPPO, sehingga bisa mencegah dan menangani kasus perdagangan orang di Kepulauan Seribu.

DKI Perkuat Gugus Tugas Kota Layak Anak di Tiap Wilayah

"Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mencegah terjadinya kasus perdagangan orang di wilayah Kepulauan Seribu," ujarnya, Kamis (25/8).

Kepala Sudin PPAPP Kepulauan Seribu, Hari Sutanto menambahkan, penguatan Gugus Tugas TPPO dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan aspirasi anak serta rehabilitasi kesehatan bagi tim Gugus Tugas TPPO Kabupaten Kepulauan Seribu.

ā€œDiharapkan para peserta dapat memahami tentang pengertian dan tujuan TPPO, memahami tentang pencegahan dan partisipasi anak, serta rehabilitasi kesehatan anak," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1155 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1141 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye902 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye871 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye827 personBudhi Firmansyah Surapati