Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Serikat Pekerja dalam Transisi Transportasi Publik Berkeadilan di DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Serikat Pekerja Transportasi berkomitmen untuk saling dukung dalam mewujudkan transisi transportasi publik yang berkeadilan sosial di Jakarta. Hal ini menjadi kesepahaman bersama dalam dialog Pemprov DKI, yang dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, Direktur Regional C40 Milag San Jose-Ballesteros, pihak TransJakarta, MRT, Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA), Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ), Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi (SPDT) dan juga International Transport Workers' Federation (ITF), yang berlangsung di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/8).
Ekosistem transportasi publik sudah berjalan dan tetap harus dikembangkan
Dialog ini merupakan rangkaian kegiatan U20, yang berawal dari Pernyataan Bersama koalisi antara C40 dan ITF pada COP 26 di Glasgow, 2021 lalu. Tindak lanjut Pernyataan Bersama tersebut adalah kampanye The Future is Public Transport yang didukung oleh C40 Cities dan International Transport Workers' Federation (ITF). Gubernur Anies selaku Vice Chair dari Steering Committee C40 menekankan bahwa dalam Pernyataan Bersama, akses transportasi publik penting bagi semua kalangan untuk menghentikan krisis iklim.
Diskusi fokus pada tiga konsep utama dari ITF, yaitu transportasi umum berbasis listrik, kesetaraan gender dan kesejahteraan, keamanan dan kesehatan pengemudi.
Wali Kota Los Angeles-PT Transjakarta Bahas Potensi Kerja Sama TransportasiGubernur Anies Baswedan manyampaikan, selama ini visi besar program transportasi di Jakarta adalah Keadilan Sosial. Hal ini penting mengingat perubahan kehidupan transportasi tidak hanya saat ini, namun berkelanjutan. Tidak hanya menyoal sarana dan prasarana saja, tapi terutama perubahan perilaku masyarakat.
Komitmen Pemprov DKI dalam menghentikan krisis iklim, diwujudkan di antaranya dengan elektrifikasi transportasi umum dan penyediaan akses transportasi publik yang dekat dengan warga, aman, dan murah. Belum lama ini Gubernur Anies meresmikan hunian terjangkau di kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang semakin mendekatkan warga dengan transportasi umum.
Pemerintah Provinsi DKI juga telah menetapkan target elektrifikasi 100% seluruh armada dari bus besar hingga mikrotrans dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai langkah awal, saat ini sebanyak 30an unit bus listrik TransJakarta telah beroperasi di ibu kota. Pendekatan terbaik transisi elektrifikasi ini adalah bekerja sama dengan Serikat Pekerja untuk memastikan terjadinya transisi elektrifikasi yang berkeadilan.
Dari segi kesiapan pengemudi, Pemprov DKI melakukan berbagai macam pelatihan yang wajib diikuti pengemudi TransJakarta guna menjawab tantangan elektrifikasi. Tidak hanya itu, lebih dari 1.000 pengemudi mikrotrans Jaklingko (per akhir Agustus 2022) telah mendapatkan pelatihan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum untuk meningkatkan performa mereka.
Dalam transisi menuju transportasi publik untuk semua, transportasi umum di Jakarta telah terintegrasi dengan tarif yang terjangkau. Di antaranya mikrotrans, metrotrans, Transjakarta, MRT, LRT dan akan bertambah pada moda transportasi lain. Jumlah pengemudi dan pekerja perempuan di sektor transportasi publik, terutama TransJakarta dan MRT juga semakin meningkat.
“Pembangunan di bidang transportasi publik dilakukan serius oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, ekosistem transportasi publik sudah berjalan dan tetap harus dikembangkan secara gradual, sehat, adil, sehingga sistem tersebut bisa berkelanjutan (sustainable).” ujar Gubernur Anies, dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta.
Dalam dialog tersebut, perwakilan serikat pekerja menyatakan bahwa kemajuan dan transisi transportasi publik menuju era digitalisasi dan elektrifikasi tidak serta merta meninggalkan kesejahteraan dari pekerja. Mereka berharap bahwa Serikat Pekerja dapat terus dilibatkan dalam perencanaan penerapan transisi elektrifikasi transportasi publik dengan meningkatkan kualitas standar pelayanan minimum.
“Sebagai pekerja transportasi yang berada di garis depan krisis iklim, kami menyadari pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem transportasi perkotaan. Kami juga mendukung 100% upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk memajukan transportasi publik di Jakarta.” ucap Edi Suryanto, Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mewujudkan transisi transportasi publik yang berkeadilan. Hal ini selaras dengan 10 konsep global transportasi. Mulai dari perlindungan hak ekonomi dan sosial pekerja; mengupayakan akses yang setara bagi semua; meningkatkan kapasitas pekerja; membangun sistem penetapan tarif. Kemudian, menerapkan skema kesejahteraan pengemudi yang tergabung dalam Jaklingko dan keluarganya, di antaranya melalui pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan BPJS. Selanjutnya, memperbaiki akses angkutan umum mulai dari fase desain dan dukungan fasilitas penunjang, seperti infrastruktur terintegrasi dan tarif terjangkau.
