You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Biro Hukum Adakan FGD Mengenai Indeks Kualitas Kebijakan
....
photo Yudha Peta Ogara - Beritajakarta.id

Biro Hukum Adakan FGD Indeks Kualitas Kebijakan

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Produk Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara daring pada Rabu (31/8).

Publik kalau melihat pergub itu melihatnya pemprov

Kegiatan itu diharapkan meningkatkan IKK Pemprov DKI Jakarta ke depan.

Perhatikan Kelayakan Hidup Pekerja, Pemprov DKI Akan Ajukan Banding Atas Hasil Keputusan PTUN Terkait UMP

Narasumber dalam kegiatan tersebut, Aldhino Niki M dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menjelaskan, IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi dan implementasi, serta melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

Adapun framework pengukuran IKK, pertama pada perencanaan kebijakan yang terdiri dari agenda setting dan formulasi kebijakan. Kedua pada evaluasi kemanfaatan kebijakan yang terdiri dari implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Ia melanjutkan, pengukuran IKK tidak tertuju kepada personal seperti gubernur. Ketika sudah berlaku sebuah aturan dinilai sebagai produk institusi. Aturan berupa pergub berarti dinilai sebagai produk pemerintah provinsi.

"Publik kalau melihat pergub itu melihatnya pemprov. Ketika kita ditanya tadi, apakah menyangkut ke person tertentu sebetulnya bukan," ujarnya.

Dalam proses pengukuran, sebuah kebijakan dapat mengalami perubahan dalam proses implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

"Ketika nilainya terus menurun baru dapat dilaksanakan perencanaan kedua atau revisi," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Transjakarta Bagikan 220 Ribu Produk Gratis di Seluruh Halte BRT

    access_time11-03-2025 remove_red_eye2739 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pramono Sebut Posko Pengaduan KJP Dibuka di 44 Kecamatan

    access_time12-03-2025 remove_red_eye1897 personDessy Suciati
  3. Warga Ingin Program Mudik Gratis Terus Berlanjut

    access_time12-03-2025 remove_red_eye1654 personTiyo Surya Sakti
  4. Tarif Baru PAM JAYA, Upaya Peningkatan Layanan Air Bersih hingga Cegah Penurunan Muka Tanah

    access_time12-03-2025 remove_red_eye1357 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Cegah Banjir, Pramono Dukung Pembatasan Pembangunan Vila di Puncak

    access_time11-03-2025 remove_red_eye1197 personDessy Suciati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik