PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta diminta untuk menambah kecepatan dalam pembangunan transportasi berbasis rel tersebut. Sehingga fasilitas umum, seperti badan jalan dan trotoar yang sebelumnya termakan untuk pembangunan bisa kembali digunakan oleh masyarakat. Selain itu, langkah mengurai kemacetan di ibu kota bisa segera terealisasi.

Kami minta dipercepat. Pada 2018 itu sudah selesai dan beberapa ruas sudah bisa difungsikan. Mungkin tidak bisa menyeluruh dari Lebak Bulus dan Kampung Bandan. Yang penting tidak ada lagi yang sudah berantakan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot S aiful Hidajat mengatakan, pihaknya ingin agar pembangunan MRT bisa dipercepat. Sebab selama ini, dirinya melihat akibat pembangunan MRT beberapa ruas jalan mengalami kemacetan.

"Kami minta dipercepat. Pada 2018 itu sudah selesai dan beberapa ruas sudah bisa difungsikan. Mungkin tidak bisa menyeluruh dari Lebak Bulus dan Kampung Bandan. Yang penting tidak ada lagi yang sudah berantakan," kata Djarot, di Balaikota, Senin (25/5).

Orang nomor dua di Pemprov DKI ini menambahkan, agar pembangunan bisa dipercepat maka lahan milik negara yang terpakai menjadi prioritas. Pasalnya tidak perlu lagi pembebasan lahan. Sementara bagi lahan yang masih dalam proses pembebasan akan dipercepat juga oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi begini yang menggunakan lahan negara itu jadi prioritas. Terutama di Lebak Bulus. Kemudian yang dikuasai oleh institusi ada punya Polri sedang kita percepat prosesnya dan sudah disetujui presiden," ucapnya.

Seperti diketahui, pada Minggu (24/5) kemarin, Djarot meninjau proyek MRT di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Djarot menemukan masih ada kendala dalam pembebasan lahan. Hal itu bahkan menjadi kendala utama pada pembangunan mega proyek ini.