You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pimpinan DPRD DKI Gelar Rapimgab Penyampaian Tiga Raperda
....
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pimpinan DPRD DKI Gelar Rapimgab Penyampaian Tiga Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) bersama pimpinan fraksi, komisi dan pimpinan Bapemperda serta eksekutif, Senin (10/10) di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat.

M udah-mudahan bisa segera diparipurnakan dan didokumentasikan. 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani mengatakan, rapat ini untuk menyepakati laporan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bapemperda terhadap Raperda tentang Pelaksanaan, Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Rung dan Peraturan Zonasi.

Selain itu, rapat ini juga membahas Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan akan difasilitasi Kemendagri.

Bapemperda DPRD DKI Gelar RDP Perubahan Badan Hukum PT Jamkrida

Untuk dua Raperda yang sudah difasilitasi Kemendagri, jelas Rani, akan dilanjutkan dalam rapat Paripurna DPRD.

"Dua raperda yang sudah selesai difasilitasi Kemendagri ini mudah-mudahan bisa segera diparipurnakan dan didokumentasikan. Serta bisa langsung disosialisasikan ke masyarakat," katanya.

Menurut Rani, Raperda tentang penyandang disabilitas bisa menjadi landasan bagi warga penyandang kebutuhan khusus mendapatkan kesetaraan hidup layak. Terutama saat menggunakan fasilitas umum serta fasilitas sosial yang disediakan pemerintah maupun pihak swasta.

“Harapannya yang pasti bisa menjadikn teman teman disabilitas ini setara dengan masyarakat umum saat menggunakan fasilitas umum dan lain-lain. Contohnya fasilitas umum yang ramah dan bersahabat untuk mereka, sehingga memudahkan para disabilitas untuk menggunakannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, terkait pembahasan raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan aturan-aturan ini bisa menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik.

"Semoga dengan aturan ini kita jadikan acuan bersama agar pengelolaan keuangan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga kedepannya legislatif dan eksekutif bisa bekerjasama dalam pembahasan keuangan dan pengelolaannya," ungkap Rani.

Sementara Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, mengungkapkan terima kasih atas dukungan dan dorongan dari para anggota dewan. Hasil revisi laporan dari Kemendagdri tidak banyak pasal yang dianulir. Namun, ada beberapa penyempurnaan redaksional.

"Semoga payung hukum ini secepatnya disahkan dalam rapat Paripurna. Meskipun saat evaluasi ada beberapa pasal terkait Dewan Disabilitas Jakarta (DDJ) sempat dianulir namun setelah didiskusikan panjang maka pasal ini kembali disahkan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2221 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1260 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1216 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1068 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye987 personDessy Suciati