You don't have javascript enabled. Good luck with that.
-->
Pencarian
Pimpinan DPRD DKI Gelar Rapimgab Penyampaian Tiga Raperda
....
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pimpinan DPRD DKI Gelar Rapimgab Penyampaian Tiga Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) bersama pimpinan fraksi, komisi dan pimpinan Bapemperda serta eksekutif, Senin (10/10) di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat.

M udah-mudahan bisa segera diparipurnakan dan didokumentasikan. 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani mengatakan, rapat ini untuk menyepakati laporan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bapemperda terhadap Raperda tentang Pelaksanaan, Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Rung dan Peraturan Zonasi.

Selain itu, rapat ini juga membahas Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan akan difasilitasi Kemendagri.

Bapemperda DPRD DKI Gelar RDP Perubahan Badan Hukum PT Jamkrida

Untuk dua Raperda yang sudah difasilitasi Kemendagri, jelas Rani, akan dilanjutkan dalam rapat Paripurna DPRD.

"Dua raperda yang sudah selesai difasilitasi Kemendagri ini mudah-mudahan bisa segera diparipurnakan dan didokumentasikan. Serta bisa langsung disosialisasikan ke masyarakat," katanya.

Menurut Rani, Raperda tentang penyandang disabilitas bisa menjadi landasan bagi warga penyandang kebutuhan khusus mendapatkan kesetaraan hidup layak. Terutama saat menggunakan fasilitas umum serta fasilitas sosial yang disediakan pemerintah maupun pihak swasta.

“Harapannya yang pasti bisa menjadikn teman teman disabilitas ini setara dengan masyarakat umum saat menggunakan fasilitas umum dan lain-lain. Contohnya fasilitas umum yang ramah dan bersahabat untuk mereka, sehingga memudahkan para disabilitas untuk menggunakannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, terkait pembahasan raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan aturan-aturan ini bisa menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik.

"Semoga dengan aturan ini kita jadikan acuan bersama agar pengelolaan keuangan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga kedepannya legislatif dan eksekutif bisa bekerjasama dalam pembahasan keuangan dan pengelolaannya," ungkap Rani.

Sementara Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, mengungkapkan terima kasih atas dukungan dan dorongan dari para anggota dewan. Hasil revisi laporan dari Kemendagdri tidak banyak pasal yang dianulir. Namun, ada beberapa penyempurnaan redaksional.

"Semoga payung hukum ini secepatnya disahkan dalam rapat Paripurna. Meskipun saat evaluasi ada beberapa pasal terkait Dewan Disabilitas Jakarta (DDJ) sempat dianulir namun setelah didiskusikan panjang maka pasal ini kembali disahkan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. 30 Anak Penyintas Gempa Cianjur Ikut Layanan Dukungan Psikososial

    access_time24-11-2022 remove_red_eye1832 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. PAM Jaya Kirim Bantuan ke Cianjur

    access_time24-11-2022 remove_red_eye1769 personYudha Peta Ogara
  3. HUT ke-51 KORPRI, Sekda Minta ASN DKI Terus Beri Layanan Terbaik

    access_time24-11-2022 remove_red_eye1747 personTP Moan Simanjuntak
  4. Lurah-Camat di Jaksel Diminta Aktifkan Posko Siaga Bencana

    access_time23-11-2022 remove_red_eye1744 personTP Moan Simanjuntak
  5. Kelompok Budi Daya Rumput Laut Pulau Panggang Terima Paket Bantuan

    access_time23-11-2022 remove_red_eye1699 personBudhi Firmansyah Surapati