Pj Gubernur: Stok Pangan di Jakarta Aman
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan, ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis pada periode Desember 2022 hngga Januari 2023 berada pada level cukup aman.
Stok pangan di Jakarta dalam kondisi safety stock atau stabil
"Laporan Asisten Perekonomian dan Keuangan dan PT Food Station Tjipinang Jaya, kondisi stok pangan di Jakarta dalam kondisi safety stock atau stabil," kata Heru, usai memimpin rapat Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta, Selasa (20/12) di Ruang Pola, Blok-G Lantai 2, Gedung Balaikota.
Dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, tegas Heru, Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan sinergi untuk menjaga ketahanan pangan. Ia pun memastikan bahwa pasokan kebutuhan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Jakarta dalam kondisi stabil, serta harga pangan tetap terjaga dan terjangkau masyarakat Jakarta.
TPID Provinsi DKI Jakarta Gelar Capacity Building untuk Memperkuat Peran Menjaga Kestabilan HargaDikatakan Heru, saat ini memang ada beberapa bahan pokok yang alami kenaikan harga. Di antaranya, telur, beras, dan tepung.
"Tapi kenaikannya tidak signifikan," tegasnya.
Sementara, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Sri Haryati menambahkan, kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru dipicu adanya peningkatan permintaan. Menurutnya, kenaikan tertinggi pada telur dan tepung terigu yang mencpai 12 persen. Namun, BUMD DKI terus berupaya menekan angka kenaikan ini.
"Upaya BUMD kita melakukan stok dengan mencari ke daerah-daerah. Upaya lainnya menggelar pasar murah. Food Station juga rutin menjangkau ke kelurahan-kelurahan. Langkha lainya, adalah mendistribusikan telur ayam ras pada kegiatan pangan subsidi bagi masyarakat tertentu dengan harga Rp.10.000,- per kilogram," ungkapnya.
Selain BUMD, lanjut Sri, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan monitoring langsung ke lapangan untuk mengecek harga, ketersediaan, produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan. TPID juga melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah yang memiliki surplus komoditas pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan.
"Kami juga melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan melalui berbagai kegiatan. Misalnya, swadaya masyarakat lewat gerakan menanam tanaman pangan, gerakan hemat energi dan pangan. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif serta cepat dengan berbagai stakeholder melalui pemanfaatan teknologi dan informasi untuk memberikan laporan secara rutin yang bertingkat dan berjenjang," imbuhnya.
Diungkapkan Sri, kenaikan harga berdampak pada inflasi di DKI Jakarta. Pada periode November, inflasi DKI Jakarta niainya lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 4,11% years of years (yoy), lebih rendah 0,36 % poin dibandingkan inflasi yoy bulan lalu yang tercatat sebesar 4,47%.
Menurut Sri, komoditas dengan andil tertinggi pemicu inflasi tahunan kali ini yaitu komoditas bensin sebanyak 1,045%, bahan bakar rumah tangga 0,293%, dan angkutan udara sebanyak 0,264%.
"Jakarta mengalami inflasi ringan pada November 2022 sebesar 0,05% secara bulanan (mtm). Sampai dengan November 2022 secara year to date, inflasi Jakarta mencapai 3,64% dan secara year on year inflasi Jakarta mencapai 4,11%," pungkasnya.
Perlu diketahui, Pemprov DKI Jakarta bersama-sama TPID dan Satgas Ketahanan Pangan serta para pemangku kepentingan lainnya telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi, serta mengantisipasi perayaan HBKN Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, yaitu:
- Melakukan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan. Saat ini, prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis bulan Desember 2022 – Januari 2023 berada pada level cukup aman.
- Komoditas yang mengalami kenaikan harga antar bulan menjelang Nataru 2022 adalah telur ayam akibat kenaikan harga pakan ternak dan naiknya permintaan akibat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional serta digunakannnya telur sebagai bantuan sosial rutin dan bantuan bencana alam. Upaya yang dilakukan adalah mendistribusikan telur ayam ras pada kegiatan Pangan Subsidi bagi masyarakat tertentu dengan harga Rp.10.000,- per kg.
- Beras Medium IR III mengalami kenaikan telah terjadi sejak Oktober 2022 disebabkan kenaikan harga Gabah Kering Giling (GKG) tingkat penggilingan karena naiknya biaya produksi beras (pupuk, benih, obat-obatan) dan terbatasnya suplai karena belum masuk musim panen padi. Pemerintah melalui PT. Food Station Tjipinang Jaya bekerjasama dengan Bulog Divre Jakarta Banten mendistribusikan Beras KPSH Medium sejak Oktober 2022 dan direncanakan akan terus berlangsung sampai Februari 2023. Selain itu, juga mendistribusikan beras jenis premium pada kegiatan Pangan Subsidi Bagi Masyarakat Tertentu.
- Melaksanakan monitoring langsung ke lapangan untuk mengecek harga, ketersediaan, produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan.
- Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang memiliki surplus komoditas pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan di daerah baik secara B2B maupun G2G.
- Melakukan pasar murah, bazar murah atau kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).
- Melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, BPKP, Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan upaya pengendalian inflasi di daerah.
- Melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai kegiatan misalnya swadaya masyarakat Gerakan menanam tanaman pangan, gerakan hemat energi dan pangan.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif serta cepat dengan berbagai stakeholder melalui pemanfaatan teknologi dan informasi misalnya membuat grup whatsapp untuk memberikan laporan secara rutin yang bertingkat dan berjenjang.
- Menjaga daya beli masyarakat dengan terus melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial di tahun 2023 seperti:
- Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus,
- Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU),
- Kartu Lansia Jakarta (KLJ),
- Kartu Anak Jakarta (KAJ),
- Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ),
- Kartu Peduli Anak Remaja (KPAR),
- Kartu Pekerja, dan
- Program Pangan Bersubsidi.
