Pemprov DKI Dukung Revitalisasi Stasiun Tanah Abang
Pemprov DKI Jakarta siap mendukung revitalisasi Stasiun Tanah Abang yang akan dilakukan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Revitalisasi dilakukan dengan menambah jalur kereta dari empat menjadi enam.
Tugas Pemprov DKI Jakarta adalah merapikan sarana dan prasarana
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, pertumbuhan penumpang yang menggunakan KRL ke Stasiun Tanah Abang terus bertambah. Sehingga, perlu ada penambahan fasilitas jalur pula dengan menggandeng Pemerintah Pusat.
"Dengan adanya penambahan jalur, bisa mengantisipasi kepadatan penumpang pada tahun-tahun berikutnya yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Nah, ini untuk tahap pertama," ujar Pj Gubernur, Senin (26/12).
Akses Sisi Selatan Stasiun Tanah Abang Ditutup SementaraHeru menambahkan, Stasiun Tanah Abang akan ada kawasan Transit Oriented Development (TOD). TOD ini dapat diartikan sebagai konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi, serta mempromosikan penggunaan angkutan umum maupun gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.
"Lalu, pada tahap kedua, tugas Pemprov DKI Jakarta adalah merapikan sarana dan prasarana, mungkin nanti ada pelebaran kawasan dan lain-lain. Jadi, kita lihat nanti ke depan, konsepnya seperti apa, itu kira-kira," beber Heru.
Menurut Heru, ada beberapa yang harus dirapikan Pemprov DKI dalam mendukung optimalisasi stasiun ini, seperti putaran di jalan (U-Turn), membangun JPO, serta merapikan taman.
"Kita juga ada lahan yang bisa digunakan untuk akses keluar-masuknya penumpang. Lahannya kita siapkan, bangunannya disiapkan Kementerian PUPR dan Kemenhub," tambahnya.
Pj Gubernur menyebut, dalam proses pengerjaan penambahan fasilitas jalur kereta tersebut, pihaknya mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo, agar dapat terealisasi maksimal pada akhir tahun 2023.
"Kami di DKI Jakarta akan langsung bergerak dan langsung berkoordinasi dengan Kemenhub dan KemenPUPR. Hal ini karena target yang diarahkan Bapak Presiden harus selesai di akhir tahun 2023, dan ini harus sudah finalisasi," pungkas Pj Gubernur.
