You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bapemperda Perda Pengelolaan BMD
photo Anita Karyati - Beritajakarta.id

Bapemperda Minta Perubahan Perda Pengelolaan BMD Dioptimalkan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta melakukan pendalaman terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Kami berharap, pengelolaan, pengamanan dan perolehan aset nantinya dapat dikelola

Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, aset milik DKI kerap menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai dari keberadaan hingga pemanfaatannya.

Dengan demikian, penekanan mengenai pengamanan hingga pemberdayaan akan dituangkan dalam draf rancangan Perda tentang Pengelolaan BMD yang baru.

Bapemperda Tetapkan Propemperda DKI Jakarta 2023

“Kami berharap, pengelolaan, pengamanan dan perolehan aset nantinya dapat dikelola, diambil dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (2/2).

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Reza Phahlevi berharap Perda Pengelolaan BMD dapat mengatur seluruh aset dengan baik. Misalnya aset transportasi, hunian serta infrastruktur agar bisa menjadi investasi dan pendapatan daerah.

“Mudah mudahan dengan perda ini selesai.  Ke depannya kita bisa bernafas lebih baik lagi," katanya.

Direktur Produk Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Makmur Marbun memandang, pengamanan barang-barang milik daerah menjadi hal prioritas dalam pembahasan selanjutnya. Perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan BMD saat ini dinilai sudah tidak relevan diterapkan.

"Kami menyambut baik perda ini segera dibentuk. Tidak ada kata terlambat untuk memperoleh hasil yang baik," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye5261 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1265 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1161 personFakhrizal Fakhri
  4. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye916 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Buka JAFEX 2026, Pramono Ingin Optimalkan Pemanfaatan Aset Daerah

    access_time11-08-2026 remove_red_eye797 personDessy Suciati