Open Data Bantu Perencanaan Pembangunan di DKI
Program open data yang diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sangat membantu perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di ibu kota.
Kalau dari segi perencanaan, kita lebih terbantu dengan adanya open data ini
"Kalau dari segi perencanaan, kita lebih terbantu dengan adanya open data ini," kata Tuty Kusumawati, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, saat acara talkshow open data di Balaiagung, Balaikota, Selasa (30/6).
Ia mengtakan, kehadiran open data di situs resmi Pemprov DKI jakarta.go.id, tidak ada lagi usulan dari masyarakat yang tidak terakomodir dalam Rembug RW. Sebab, usulan yang sudah diajukan tersebut dapat dicek dan dilihat masyarakat di portal open data ini. "Kalau ada usulan masyarakat yang tertinggal, tinggal di klik di portal data. Sehingga usulan di Rembug RW bisa lebih optimal," tuturnya.
SKPD Diminta Rutin Kirim Data ke Portal DataDikatakan Tuty, melalui keterbukaan informasi di portal open data ini, pembangunan di ibu kota semakin hari akan semakin baik. Karena segala aktivitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diketahui masyarakat dengan mengakses portal tersebut.
"Sekarang sudah tidak ada lagi alasan kita tidak mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia, khususnya di DKI di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini," jelasnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI, Ii Karunia menuturkan, melalui portal open data ini peran masing-masing SKPD di lingkungan DKI bisa saling terintegrasi. "Kalau sudah terintegrasi, budaya transparansi di setiap SKPD akan tercipta bahkan bisa sama-sama saling mengingatkan," katanya.
Iie menjelaskan, keterbukaan data dan informasi yang diimplementasikan lewat program open data ini tidak hanya bermanfaat bagi publik, tetapi juga terhadap kinerja SKPD DKI dalam mempercepat layanan ke masyarakat. "Kami akan terus mengelola dan memperbaharui portal data.jakarta.co.id agar senatiasa dapat terus bisa dimanfaatkan publik," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho mengapresiasi Pemprov DKI yang telah menjadi pionir program open data di tingkat provinsi. Program open data di Jakarta diharapkan dapat dijadikan contoh dan diikuti daerah lainnya di Indonesia.
"Kalau kita mau dianggap negara maju, data kita harus open data dan realibility data ke dunia. Saya kira DKI Jakarta bisa jadi contoh yang bagus untuk memulai program open data ini," terangnya.
Ia menambahkan, untuk menciptakan program open data yang handal membutuhkan partisipasi dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan juga masyarakat sipil. Data yang reliabel dan akurat di portal open data ini nantinya akan menentukan arah pembangunan di daerah menjadi lebih baik dan terencana. "Apabila sudah punya data lengkap dan akurat, pemerintah tinggal buat program yang dapat memberikan manfaat ke masyarakat," tandasnya.
