You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi D DPRD DKI Gelar Rapat Pembahasan LKPJ Gubernur 2022
photo Folmer - Beritajakarta.id

Komisi D DPRD DKI Gelar Rapat Pembahasan LKPJ Gubernur 2022

Komisi D DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama mitra kerja eksekutif guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022.

Pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai kebutuhan warga

Rapat membahas pemaparan program kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun 2022.

Usai rapat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah berharap, program kerja yang telah disusun dan direalisasikan oleh OPD bidang pembangunan dan lingkungan hidup selama tahun 2022 sesuai kebutuhan warga Jakarta.

Pemprov DKI Serahkan LKPJ Gubernur Tahun 2022

"Pembangunan yang telah dilaksanakan  sesuai kebutuhan warga, alokasi anggaran tepat sasaran serta semua OPD yang bekerja secara maksimal dan sesuai jalur," ujar Ida Mahmudah, di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/4).

Ia juga mengapresiasi realisasi anggaran pembebasan lahan proyek normalisasi Kali Ciliwung yang ditangani Dinas Sumber Daya Air DKI pada tahun 2022 yang terserap 100 persen.

Dikatakan Ida, dewan juga meminta pembangunan waduk, embung dan sungai yang telah dibangun menggunakan anggaran tahun 2022 selesai dengan tuntas sesuai dengan konsep.

"Misalkan, waduk yang dibangun disertai fasilitas taman yang juga prioritas harus diselesaikan. Ada kemauan dari masing masing Organisasi Perangkat daerah terkait untuk mengembangkan tugas masing masing dengan tidak bergantung kepada APBD, tapi bisa juga  menggunakan anggaran CSR atau KLB," ungkapnya.

Komisi D, lanjut Ida, juga meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta untuk mengecek kembali satu lokasi rumah susun yang telah rampung dibangun pada tahun 2022, namun kondisinya saat ini  mengalami kebocoran.

"Saya minta jajaran turun ke lapangan mengecek kebocoran di rusun yang baru selesai dibangun karrna itu masih dalam  masa pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab pelaksana proyek untuk memperbaikinya. Jangan perbaikannya  dibebankan di tahun anggaran mendatang," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye9065 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1302 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1209 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1151 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye949 personBudhi Firmansyah Surapati