Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Bali Sepakati Kerja Sama Pengembangan Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Bali menandatangani kesepakatan bersama tentang pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik di Ruang Pola, Balai Kota, Jakarta, Senin (10/7).
Dulu kita mulai dari tahun Pak Joko Widodo dan lanjut sampai hari ini
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menuturkan, pihaknya sepakat untuk memberikan bantuan dan berbagi pengalaman terkait pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kendaraan massal berbasis kereta.
“Dulu kita mulai dari tahun Pak Joko Widodo dan lanjut sampai hari ini. Mungkin suasananya berbeda dengan Bali, saya rasa Pak Wayan sebagai Gubernur Bali satu irama mungkin dan sudah ada contohnya DKI Jakarta," ujar Pj Gubernur Heru didampingi Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster.
Pj Gubernur Buka FGD Penanganan Kemacetan di JakartaPj Gubernur Heru mengatakan, pembangunan MRT awalnya penuh dengan polemik dan penolakan.
"Sekarang, saya rasa ini lebih mudah. Contoh Light Rapid Transit (LRT) di pemerintah pusat ada, contoh MRT ada, nanti silakan mana konsep yang paling cocok di Bali," ungkapnya.
Ia juga menyerahkan kepada Pemprov Bali untuk memilih mana moda transportasi yang sesuai dengan kondisi fisik Bali di lapangan. Hal lainnya disebut Pj Gubernur Heru terkait dengan harga tiket yang dikenakan ke pengguna.
"Harga tiket mungkin bapak bisa lebih mudah menentukan dibanding dengan Pemda DKI. Karena Pemda DKI ini sifatnya memberikan pelayanan publik. Tapi di Bali kan juga memberikan pelayanan publik terhadap turis. Nah, sehingga tiket bisa lebih sesuai realitas di lapangan nilainya berapa," tuturnya.
"Kalau kita kan Rp 14.000 sepajang 16 kilometer. Jadi, kita memberikan subsidi masih jauh dari realitas. Mudah-mudahan bapak bisa membuat subsidi silang, misalnya wisatawan bayarnya berapa dan warga lokal bayarnya berapa," tambahnya.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menuturkan masalah yang saat ini dihadapi Bali terkait transportasi publik. Karena itu, Pemprov Bali membutuhkan pengalaman yang selama ini sudah berjalan di Jakarta untuk nantinya diterapkan dengan penyesuaian di Bali.
"Ekonomi Bali sudah pulih sekarang dan terlihat bahwa daya tarik ini semakin meningkat. Salah satu masalah adalah macet, terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Itulah sebabnya kami mulai memikirkan transportasi publik, salah satu yang sedang kami kembangkan adalah pengembangan transportasi berbasis rel," katanya.
Secara rinci, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menjabarkan lingkup kerja sama yang akan ditindaklanjuti, antara lain pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, penyelenggaraan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan badan usaha milik daerah, serta pengembangan transportasi publik.
"Melalui kesepakatan bersama ini diharapkan kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali dapat memberikan harapan positif dan mendorong kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan pembangunan, serta layanan publik yang merata dan berkualitas," ungkap Joko.
Ia menambahkan, setelah penandatanganan naskah kerja sama diharapkan dapat dilakukan komunikasi yang lebih intensif antara pihak terkait guna perumusan aktivasi kerja sama, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata.
"Kita berharap semakin meningkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di masing-masing daerah, khususnya di bidang pengembangan transportasi yang terkoneksi, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta turut mencakup ruang lingkup terkait lainnya," tandasnya.
