Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi di Jakarta era Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengalami kenaikan.

Ini merupakan preseden baik

Plt Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi mengungkapkan, Ekonomi Jakarta triwulan I-2023 tumbuh 4,95 persen (y-on-y).

Ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 3,43 persen dan pengangguran berkurang 13.000 orang pada periode September 2022 hingga Maret 2023.

"Dari sisi pengeluaran, tiga komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 7,95 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 4,18 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 1,19 persen," ujar Dwi, Selasa (18/7).

Dwi melanjutkan, terlihat adanya pertumbuhan positif di hampir semua lapangan usaha yang ada di Jakarta. Sektor paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 17,43 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 13,16 persen serta Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 8,27 persen.

Menurutnya, pertumbuhan pada sektor Jasa Lainnya dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum disebabkan meningkatnya aktivitas hiburan dan pariwisata.

“Banyaknya pengunjung tempat rekreasi dan event hiburan di Jakarta seperti konser musik pada awal tahun 2023 berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel di Jakarta, serta aktivitas makan minum di restoran," urai Dwi.

Di sisi lain, sambungnya, angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 4,44 persen poin atau turun 0,09 persen poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53 persen. Jika dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin.

"Ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ucapnya.

Dwi menjelaskan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 477,83 ribu orang atau berkurang sebesar 17.100 orang dibandingkan September 2022. Jika dibandingkan awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin sudah berkurang sejumlah 3.030 orang.

"Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah upaya meningkatkan pendapatan khususnya pada kelompok masyarakat miskin," katanya.

Dwi menilai, berbagai program bantuan pemerintah yang juga dikucurkan sejak pandemi COVID-19 terbukti mampu menjaga kelompok masyarakat rentan miskin untuk tidak jatuh miskin sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru.

Dia mengaku, dampak COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan Jakarta sudah mulai terkendali. Peningkatan pendapatan sekalipun kecil telah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan potensi menjadi penduduk miskin.

Dia menyampaikan, Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Pemerintah Pusat mencakup Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Sementara program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta meliputi Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar (KJP), kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Dwi menilai pemberian berbagai bantuan baik dalam bentuk natura, pemberian insentif untuk Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) dan pembebasan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terpotret dari hasil Susenas Maret 2023 baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (80,15 persen) terbukti efektif mempertahankan daya beli dan konsumsi masyarakat pada masyarakat.

“Ini mengurangi risiko bertambahnya penduduk miskin,” tandasnya.