You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD - TAPD DKI Bahas Perubahan APBD 2023 Jadi Rp78,72 Triliun
photo Mochamad Tresna Suheryanto - Beritajakarta.id

DPRD - TAPD Provinsi DKI Bahas Perubahan APBD 2023

Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat membahas rancangan Perubahan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  (KUA PPAS) APBD tahun 2023.

Kami melakukan efisiensi sejumlah mata anggaran belanja

TAPD DKI Jakarta mengajukan rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi Rp 78,72 trilun dari penetapan awal APBD sebesar Rp 83,78 Triliun atau mengalami penurunan sekitar Rp 5,05 triliun lebih.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setiyono mengatakan, beberapa faktor yang mendasari APBD Perubahan tahun anggaran 2023 menjadi Rp 78,7 triliun dari awal penetapan Rp 83,7 triliun di antaranya, karena kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih pascapandemi COVID-19.

KUA PPAS DKI Jakarta Tahun 2024 Disepakati Rp 81,5 Triliun

"Kami melakukan efisiensi sejumlah mata anggaran belanja yang di awal penetapan APBD DKI 2023 cukup besar disesuaikan dengan target pendapatan daerah yang akan dicapai hingga akhir tahun 2023," ujar Joko Agus Setyono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8).

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi  memaparkan, rancangan pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, transfer dan lain lain pendapatan yang sah yang diajukan di dalam perubahan APBD DKI tahun 2023 sebesar Rp 69,82 triliun atau turun sekitar Rp 4,55 triliun dari penetapan awal Rp 74,38 triliun.

"Sedangkan belanja daerah yang meliputi boperasi, belanja modal, tidak terduga dan transfer yang diajukan dalam perubahan APBD DKI Jakarta 2023 sekitar 71,3 triliun atau turun sebesar Rp 3,3 triliun dari penetapan awal Rp 74,61 triliun," paparnya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menuturkan, pihaknya mengusulkan efisiensi anggaran belanja di perubahan APBD DKI Jakarta 2023 tidak terhadap sejumlah hal yang bersifat kebutuhan mendasar masyarakat di antaranya pangan, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

"Efisiensi anggaran boleh dilakukan terhadap hal di luar kebutuhan dasar masyarakat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33669 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye15098 personFakhrizal Fakhri
  3. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye7698 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5858 personFakhrizal Fakhri
  5. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye3728 personAnita Karyati