Pemkab dan Polres Kepulauan Seribu Bahas SOP Pengamanan Pemilu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Polres Kepulauan Seribu, Rabu (6/9), mengadakan rapat koordinasi (rakor) terkait perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem pengamanan perairan laut dan pengawalan logistik Pemilu 2024 di Gedung Mitra Praja Sunter, Jakarta Utara.
Rancang pengamanan hingga distribusi logistik Pemilu
Menurut Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi, pembentukan SOP sistem pengamanan perairan laut dan pengawalan logistik Pemilu 2024 ini diperlukan agar pesta demokrasi nanti dapat berjalan lancar dan aman.
"Kepulauan Seribu memiliki karakteristik wilayah yang sangat berbeda dengan lima wilayah kota di DKI Jakarta. Jadi harus mempunyai strategi sendiri dalam rangka sistem pengamanan dan pengawalan logistik Pemilu 2024 nanti," kata Junaedi.
Pemkab dan KPU Kepulauan Seribu Deklarasikan Pemilu DamaiDalam SOP ini, ungkap Junaedi, akan membahas teknis dan mekanisme pengamanan serta distribusi kotak dan kertas suara ke semua pulau dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.
"Semua harus berbuat sesuai tupoksinya masing-masing agar bisa saling bersinergi dalam pengamanan Pemilu," terangnya.
Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Jarot Sungkowo menambahkan, SOP sistem pengamanan perairan laut dan pengawalan logistik Pemilu bagian dari operasi Kepolisian terpusat Mantab Brata 2023-2024.
"Kami sangat mendukung terselenggaranya Pemilu di Kepulauan Seribu dapat berjalan dengan baik dan lancar," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kepulauan Seribu, Iman Cahyadi menjelaskan, pendistribusian logistik kotak dan kertas suara Pemilu menggunakan kapal tradisional (kapal laut) dan di bungkus menggunakan plastik agar tidak rusak erkena air laut.
"Total ada 88 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kepulauan Seribu diantarnya 80 TPS berpenduduk dan 8 TPS khusus," pungkasnya.
