Pemprov DKI Meriahkan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2023 di Istora
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ikut meramaikan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang berlangsung pada 12 hingga 13 Desember 2023.
Mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini terus mengedukasi masyarakat
Salah satunya, menghadirkan Bus Penyuluhan Antikorupsi besutan Inspektorat DKI Jakarta. Bus ini menjadi sarana sosialisasi dengan pendekatan pemahaman antikorupsi sedari dini ditujukan pada peserta didik dan masyarakat umum.
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyempatkan diri bercengkerama dengan siswa sekolah yang turut meramaikan rangkaian peringatan Hakordia 2023 di dalam Bus Penyuluhan Antikorupsi tersebut.
Pemprov DKI Raih Penghargaan Terbaik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"Tadi saya bertemu anak-anak SD kelas 6, bercerita, mengobrol dan mencoba kuis. Lalu, ada sejumlah tulisan seperti, disiplin, jujur, ikhlas, yang dapat menanamkan motivasi antikorupsi sejak dini kepada anak-anak," ujar Heru, usai menghadiri Peringatan Hakordia Tahun 2023.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefullah Hidayat mengatakan, Bus Penyuluhan Antikorupsi berkeliling ke berbagai sekolah setiap hari untuk mengedukasi peserta didik mengenai nilai-nilai antikorupsi.
“Di dalamnya ada game, baca dongeng dan segala macam,” ungkap Syaefullah.
Syaefullah menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta juga mendirikan panggung untuk menampilkan ragam kegiatan sarat nuansa antikorupsi persembahan peserta didik dari berbagai sekolah seperti, pantun, puisi, monolog dan bernyanyi.
Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Samsat Keliling berkoordinasi dengan kepolisian untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelayanan publik di DKI Jakarta saat ini sudah mudah dan cepat dan itu bisa diakses secara transparan dan akuntabel.
“Mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini terus mengedukasi masyarakat untuk mewujudkan Jakarta bebas dari tindakan korupsi," ucap Syaefullah.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Pemprov DKI Jakarta, per 1 Desember 2023, memperoleh nilai 97 untuk Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
“MCP DKI mendapat nilai 97. Itu adalah capain program pencegahan korupsi terintegrasi, yang program itu diikuti oleh instansi pemerintah, DKI Jakarta salah satunya uang menjalankan program itu masuk ke dalam zona tertinggi, zona hijau,” urai Syaefullah.
Pada kesempatan itu dia menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta berhasil mensertifikatkan sebanyak 2.600 lebih bidang tanah yang sudah selesai di tahun 2023. Pensertifikatan akan terus dilakukan dalam rangka mengamankan seluruh aset-aset Pemprov DKI Jakarta.
“Selain itu, pelayanan publik di DKI Jakarta supaya prima, akuntabel dan transparan maka kita lakukan dengan mengedepankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE,” tandasnya.
