You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Sosialisasikan Rencana Pembangunan Akses Jalan ke Mabes TNI
....
photo Nurito - Beritajakarta.id

Rencana Pembangunan Akses Jalan ke Mabes TNI Disosialisasikan

Rencana pembangunan akses jalan menuju Mabes TNI Cilangkap, Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur, mulai disosialisasikan Jumat (5/1). Sosialisasi dilakukan di aula kantor kelurahan.

Jumlah warga yang di undang ada 36 sebagai pemilik 25 peta bidang

Sosialisasi yang dibuka Ketua Kelompok Pengaduan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Agus Saputra, ialisasi menghadirkan narasumber dari Kanwil BPN DKI Miftahul Jannah dan Balai Besar Pelaksana Jalan Jakarta - Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI.

Kegiatan juga dihadiri Camat Cipayung Panangaran Ritonga, Lurah Setu Dwi Widiastuti dan warga pemilik lahan terdampak rencana pembangunan akses jalan menuju Mabes TNI Cilangkap ini. Selain itu, perwakilan dari Mabes TNI Cilangkap, pengurus RT, RW, LMK dan unsur terkait lainnya.

RSU Adhyaksa Kini Kembali Dikelola Kejagung

Agus mengatakan, sosialisasi rencana pembangunan akses jalan ini sebelumnya sudah dilakukan melalui website Pemprov DKI dan website Balai Besar Pelaksana Jalan Jakarta - Jawa Barat Kemen PUPR RI, pekan lalu. Hari ini dilanjutkan pemberitahuan secara langsung dengan warga yang diundang.

"Jumlah warga yang diundang ada 36 sebagai pemilik 25 peta bidang. Kita berikan penjelasan terkait tujuan pembangunan jalan nasional dan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum," ujar Agus.

Rencananya, pada Selasa (9/1) dan Rabu (10/1) pekan depan, akan dilakukan pendataan awal dengan mengecek kondisi fisik di lapangan. Setelahnya, dilaksanakan konsultasi publik untuk mengulang penyampaian hasil pendataan awal daftar sementara dan tahapan sosialisasi konsultasi publik.

"Jika semua warga sepakat, maka dilanjutkan penetapan lokasi. Namun jika ada yang menolak, akan dilaksanakan konsultasi publik ulang. Kemudian jika ada warga yang tidak sepakat, akan dibentuk tim kajian keberatan yang diketuai Sekda," bebernya.

Selanjutnya, tim akan merekomendasikan ke Pj Gubernur DKI apakah keberatan warga diterima atau tidak. Jika diterima, maka proyek pengadaan tanah ini dibatalkan. Namun  kalau keberatan warga ditolak gubernur, pengadaan tanah dan pembangunan tetap jalan.

Disebutkan,  panjang jalan yang akan dibangun mencapai 750 meter dengan lebar lima meter. Dari jumlah itu, 150 meter di antaranya lahan milik Mabes TNI dan dijadikan underpass. Lokasinya persis di area gerbang utama Mabes TNI Cilangkap. Adapun luas lahan milik warga yang akan dibebaskan mencapai 3.500 meter persegi.

"Underpas ini juga sebagiannya menggunakan lahan di bawah jalan eksisting milik Pemprov DKI,"  lanjut Agus

Camat Cipayung, Panangaran Ritonga menambahkan, permohonan pembangunan askes jalan ini diajukan Kementerian PUPR-RI pada 2022- 2023. Namun, rencana itu terputus karena tidak ada kesepakatan harga. Saat ini, program ini dilanjutkan kembali.  

"Kami berharap warga sepakat semua, agar rencana pembangunan akses jalan ke Mabes TNI ini dapat direalisasikan,"ucap Ritonga.

Ibrahim, salah seorang warga RT 01/03 Kelurahan Setu, mengaku setuju lahannya dibebaskan untuk pembangunan akses jalan jika harga yang ditawarkan pemerintah sesuai.

"Saya setuju kalau harganya sesua. Apalagi ini untuk kepentingan negara, jadi tidak masalah jika harus dibebaskan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1449 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1373 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1284 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1253 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1125 personFolmer