You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 108.232 APK Telah Diturunkan di Jakbar
....
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

108.232 APK di Jakbar Sudah Diturunkan

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat terus menggencarkan penurunan Alat Peraga Kampanye (APK). Tercatat, sejak 11 Februari 2024 hingga hari ini, sudah 108.232 APK berhasil diturunkan oleh petugas gabungan.

Ratusan ribu APK yang telah diturunkan terdiri dari bendera, spanduk, banner dan baliho

Kepala Bagian Pemerintahan Setko Jakarta Barat, Rano Rahmat Effendi mengatakan, ratusan ribu APK tersebut merupakan hasil monitoring petugas dibantu masyarakat yang tersebar di delapan kecamatan dan 56 kelurahan di Jakarta Barat.

"Ratusan ribu APK yang telah diturunkan terdiri dari bendera, spanduk, banner dan baliho," ujar Rano, Selasa (13/2).

Penurunan APK di Kembangan Selatan Disambut Positif Warga

Adapun rincian hasil penurunan APK per kecamatan di Jakarta Barat sebagai berikut;

- 7.367 APK di Cengkareng

- 4.545 APK di Grogol Petamburan

- 7.182 APK di Tambora

- 4.673 APK di Taman Sari

- 8.049 APK di Kebon Jeruk

- 5.791 APK di Palmerah

- 16.790 APK di Kembangan

- 5.139 APK di Kalideres.

Ditambahkan Rano, pihaknya akan terus melakukan sweeping APK hingga waktu akhir masa tenang Pemilu 2024.

“Dengan tidak adanya APK, diharapkan saat pencoblosan nanti berjalan aman, lancar, dan damai,” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1432 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1338 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1262 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1196 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1107 personFolmer