You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ahok: Tak Ada Lagi Perundingan dengan Warga Kampung Pulo
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Ahok Instruksikan Walikota Segera Relokasi Warga Kampung Pulo

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan tidak akan ada perundingan lagi dengan warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Karena perundingan telah dilakukan beberapa kali dan telah disepakati warga direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Dulu kan perundingannya sederhana, pertama mereka sepakat Kampung Pulo tidak boleh banjir

"Kampung Pulo ya sudah tidak ada perundingan lagi untuk 527 bidang. Dulu kan perundingannya sederhana, pertama mereka sepakat Kampung Pulo tidak boleh banjir. Oke dia sepakat," kata Ahok di Balaikota, Kamis (6/8).

Ahok menyebutkan, saat ini sudah ada ratusan kepala keluarga yang mendapatkan kunci Rusunawa Jatinegara Barat dan siap pindah. Warga yang sepakat meminta agar direlokasi tidak jauh dari lokasi semula. Ahok pun menjanjikan akan membangunkan rusunawa di lahan eks Kantor Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur.

Ahok Optimis Warga Kampung Pulo Mau Direlokasi

Ahok juga telah menginstruksikan Walikota Jakarta Timur, Bambang Musyawardhana untuk segera memindahkan warga ke rusunawa. Karena lahan dibutuhkan untuk normalisasi Kali Ciliwung. 

"Kita bisa langsung sekarang. Saya sudah perintahkan walikota mereka harus pindah, kalau tidak mau pindah ya kita gusur," tegas Ahok.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1177 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1153 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye929 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati