You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Konsultasi Publik Pembuatan Jalan Sejajar KBT di Ujung Menteng
.
photo Nurito - Beritajakarta.id

28 Warga Hadiri Konsultasi Publik Pembuatan Jalan Sejajar KBT di Ujung Menteng

Sebanyak 28 warga yang terdata sebagai pemilik dan penggarap 23 bidang lahan, menghadiri konsultasi publik pembangunan akses jalan sejajar Kanal Banjir Timur (KBT). Kegiatan digelar di Aula Kantor Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (7/5).

Rinciannya, pihak yang berhak atau pemilik bidang sebanyak 23 orang dan penggarap lima orang

Konsultasi publik yang dipimpin Ketua Kelompok Pengaduan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Agus Saputra, menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) DKI dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Agus Saputra mengatakan, konsultasi publik perdana ini merupakan tahap lanjutan dari hasil pertemuan dan pendataan awal yang dilakukan pada Kamis (25/4) dan Senin (29/4) lalu. Dalam kesempatan ini, ungkap Agus, pihaknya menyiapkan peta lokasi dan mengumumkan lokasi lahan yang bakal dibangun jalan.  

Pemprov DKI Lakukan Pendataan Awal Pelebaran Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu

"Hasil pendataan ulang, ada 28 pihak dari 23 bidang terdampak pembangunan jalan. Rinciannya, pihak yang berhak atau pemilik bidang sebanyak 23 orang dan penggarap lima orang," kata Agus.

Dari 28 pihak yang terdampak pembangunan jalan ini, menurut Agus, seluruhnya sepakat lahannya dibebaskan. Mereka juga telah menandatangani berita acara kesepakatan lokasi pembangunan akses jalan sejajar KBT di Ujung Menteng.

"Langkah selanjutnya akan dilakukan penetapan lokasi. Akhir Mei dan Juni sudah bisa dilaksanakan pengadaan tanah oleh panitianya," ungkap Agus.

Sementara, Erik (47), ahli waris dari salah satu pemilik lahan seluas 102 meter persegi, menyatakan setuju dengan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan sejajar KBT ini. Dengan catatan harga yang dibayarkan sesuai harga pasar dan uangnya bisa digunakan untuk membeli rumah kembali.

"Prinsipnya sih setuju saja dibebaskan asalkan harganya sesuai. Karena kan harus bisa bangun rumah lagi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1449 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1373 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1284 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1253 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1125 personFolmer