Sebanyak 14 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang peningkatan tata kelola layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan ini diinisiasi Komisi Informasi dan Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (4/7) kemarin.

A gar Badan Publik BUMD dapat meningkat jadi informatif dan mendapat kepercayaan publik

Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Nasrudin Joko Surono mengatakan, pihaknya sangat mendukung komitmen keterbukaan informasi di setiap BUMD. Dia juga mendorong agar setiap BUMD bebenah dan meningkatkan tata kelola layanan informasi, sesuai core bisnisnya.

“Sampaikan data milik publik, akomodir kepentingan masyarakat dan libatkan dalam kebijakan pembangunan bagi kemajuan DKI Jakarta," katanya, melalui rilis yang diterima redaksi beritajakarta.id, Jumat (5/7).

Nasrudin menegaskan, tidak semua informasi harus disampaikan ke publik. Sesuai regulasi, juga ada berbagai informasi yang perlu dibatasi dan dikecualikan untuk disebarluaskan ke publik.

Sekretaris Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Fitria Ramadiani menjelaskan, Bimtek ini menjadi kesempatan saling berbagi isu spesifik serta implementatif apa pun yang dialami langsung BUMD.

Ia berharap, sebagian besar BUMD meningkatkan performa tata kelola layanan informasi publik bagi seluruh PPID BUMD sehingga meraih kriteria BUMD ‘informatif’.

"Sebagai lembaga badan publik, Bimtek ini jadi pelajaran berharga bagi BUMD memahami keterbukaan informasi publik agar Badan Publik BUMD dapat meningkat jadi informatif dan mendapat kepercayaan publik ," ujarnya.

Dijelaskan Fitria, sesi dialog dalam kegiatan Bimtek berlangsung dua arah. Diharapkannya ada tindak lanjut sesuai BUMD masing-masing dari kesimpulan dialog tersebut.

Sebagai informasi, sesuai hasil E-Monev tahun 2023, dari 15 BUMD terdapat 1 BUMD Menuju Informatif, 3 BUMD Kurang Informatif, dan 10 BUMD Tidak Informatif, 2 BUMD diantaranya tidak berpartisipasi mengikuti E Monev.

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengutarakan, e-Monev badan publik yang akan berjalan dalam waktu dekat bukan kompetisi atau ajang perlombaan. Dalam prosesnya pun akan menjaga indepedensi sesuai koridor yang semestinya.

“Monev dalam rangka menjaga kepatuhan badan publik,"tukasnya.

Lebih Ianjut Harry mengakui, BUMD DKI Jakarta memiliki SDM yang mumpuni. Lantaran itu, Ia yakin mereka dapat meningkatkan tata kelola PPID sehingga kualifikasi informatif akan tercapai.

Ia berharap, para wakil BUMD yang menjadi peserta dalam Bimtek ini untuk menyampaikan kepada pimpinan agar fokus bebenah agar lebih baik dan informatif.

"Jika dikelola dengan baik, informasi publik akan berdampak kepercayaan publik pada BUMD semakin meningkat," tandasnya.