Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran kebutuhan belanja sebesar Rp 7,6 triliun untuk tahun 2025 dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2025 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta.

P enanganan masalah kemacetan

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, besaran pengajuan tersebut sudah disesuaikan setelah mendapatkan penambahan sebesar Rp 1 triliun. 

"Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mendapatkan penambahan sebesar Rp 1.044.079.885.690, sehingga total rancangan KUA-PPAS 2025 menjadi Rp 7.617.053.936.755," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/10) malam.

Syafrin menjelaskan, ada empat target utama yang akan dicapai Dishub DKI Jakarta pada 2025. Di antaranya, program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, program pengelolaan pelayaran, dan program pengelolaan perkeretaapian. 

"Dishub DKI Jakarta juga telah menyiapkan strategi penanganan masalah kemacetan yang akan dilakukan dengan dua strategi yakni push strategy dan pull strategy," terangnya.

Ia menambahkan, push strategy dilakukan dengan penerapan kebijakan lalu lintas, pengendalian elektronik, penertiban lalu lintas, serta penerapan insentif dan disinsentif parkir.

"Untuk pull strategy terdiri dari peningkatan sarana dan prasarana transportasi publik, pengembangan jaringan transportasi, peningkatan keselamatan, dan peningkatan integrasi," bebernya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menuturkan, Komisi B telah memberikan rekomendasinya kepada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti rapat pembahasan.

"Untuk semua kawan-kawan memberikan rekomendasi semuanya. Artinya, besok nanti tinggal memasukkan rekomendasi kita dari komisi," ungkapnya.

Menurutnya, salah satu yang menjadi perhatian Komisi E dalam rapat ini terkait kenaikan subsidi transportasi.

"Selain itu, ada juga mengenai pembangunan MRT dan pembangunan LRT Jakarta," tandasnya.