Legislator Komisi B Ini Ingin Kemudahan Berinvestasi Terus Ditingkatkan
Legislator Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli menginginkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) terus meningkatkan kemudahan proses perizinan investasi.
Le bih cepat dan mudah
Ia menilai, perlunya penerapan digitalisasi secara menyeluruh dalam proses perizinan tersebut. Sehingga, akan membantu meningkatkan iklim investasi dan proses perizinan yang diajukan para investor lebih cepat, mudah, tak tidak rumit.
"Kita minta mereka membuat proses perizinan, terutama penanaman modal itu dipermudah. Kemudian, melalui semacam aplikasi yang sedang dirancang nantinya mudah-mudahan semua satu pintu serta prosesnya bisa lebih cepat dan mudah," ujarnya, Selasa (26/11).
Sekda Marullah Dorong Perekonomian Kota yang Maju dan BerkelanjutanTaufik menjelaskan, Jakarta harus menjadi kota yang menarik bagi para investor. Salah satunya, dengan menjaga iklim usaha industri Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) sebagai industri yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal.
Penyelenggaraan industri MICE yang kompetitif ini nantinya akan berdampak positif pada sektor-sektor lainnya, seperti perhotelan, transportasi, kuliner, dan berbagai destinasi wisata di Jakarta.
"Kita memang harus membuat Jakarta itu menarik dalam segi bersaing harganya, bersaing MICE-nya. Misalnya hotel, restoran, telekomunikasi, dan transportasi yang mudah di Jakarta," ungkapnya.
Selain itu, Taufik juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan di Jakarta, terutama selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Seluruh pihak perlu bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban," tandasnya.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta terus mencatatkan tren positif capaian realisasi investasi dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, realisasi investasi Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan III 2024 menjadi yang tertinggi secara nasional, mencapai Rp 71,35 triliun.
