You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sekretaris Komisi E Dorong Pemprov DKI Perkuat Regulasi Lindungi Cagar Budaya
photo Nugroho Sejati - Beritajakarta.id

Sekretaris Komisi E Usulkan Pemilik Bangunan Bersejarah Diberikan Insentif

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian mengusulkan agar pemilik bangunan berserah dan berstatus cagar budaya dapat diberikan insentif.

Menjaga kelestarian cagar budaya

Justin mengatakan, insentif tersebut perlu diberikan agar para pemilik bangunan bersejarah turut membantu menjaga kelestarian cagar budaya. 

"Pemberian insentif ini diharapkan akan semakin memotivasi pemilik bangunan bersejarah agar semakin berkontribusi menjaga kelestarian cagar budaya," ujarnya, Senin (9/12).

Dinas PPKUKM DKI Gelar Sosialisasi Pergub Optimalisasi KIP

Justin juga menginginkan agar regulasi terkait perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Jakarta dapat diperkuat.

"Restorasi bangunan bersejarah yang telah mengalami kerusakan dapat dilakukan akselerasi," tandasnya.

Untuk diketahui, sejak dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) pada 2014, Pemprov DKI melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Gubernur telah menetapkan total 305 cagar budaya hingga saat ini.

Cagar budaya tersebut ditetapkan baik yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, maupun kawasan cagar budaya.

Sedangkan, dalam periode 2022-2024, Pemprov DKI telah menetapkan 18 cagar budaya yang terdiri dari 12 bangunan dan enam struktur. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1163 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1145 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye908 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye898 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye832 personBudhi Firmansyah Surapati