Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan, tidak ada penghapusan layanan Transjakarta setelah pembangunan MRT Fase 2A selesai. Menurutnya, setelah pembangunan MRT Fase 2A selesai, yakni sekitar tahun 2029, akan ada penyesuaian rute atau rerouting untuk memastikan efisiensi dan integrasi layanan transportasi publik.

"Ini tidak berarti layanan dihentikan,"

“Jakarta memiliki rencana induk transportasi yang mengedepankan efisiensi pengelolaan subsidi, termasuk Dana Public Service Obligation (PSO). Oleh karena itu, ketika MRT Fase 2A selesai dan beroperasi penuh dari Lebak Bulus hingga Kota, layanan Transjakarta yang berhimpitan 100 persen dengan jalur MRT, seperti Koridor 1 Blok M-Kota, akan di-reroute. Ini tidak berarti layanan dihentikan, tetapi diarahkan ulang agar lebih optimal,” ujar Syafrin, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (21/12).

Syafrin juga menekankan, layanan Transjakarta akan tetap berperan sebagai penghubung atau feeder untuk angkutan rel, termasuk MRT dan LRT. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadikan transportasi berbasis rel sebagai tulang punggung sistem transportasi massal.

“Prinsipnya, Transjakarta akan menjadi pelengkap untuk transportasi rel, bukan digantikan. Sebagai contoh, layanan di Bundaran HI tidak akan dihilangkan. Rute Transjakarta akan tetap termanfaatkan dengan pola integrasi, misalnya dari Semanggi, Kebon Sirih, hingga Tanah Abang, untuk mendukung konektivitas,” jelas Syafrin.

Sementara itu, mengenai tarif MRT yang dianggap mahal oleh sebagian masyarakat, Syafrin menyebutkan bahwa evaluasi tarif akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keterjangkauan tanpa mengorbankan kualitas layanan.

“Kita akan melakukan penyesuaian tarif agar tetap terjangkau dan mendukung integrasi transportasi massal di Jakarta,” ungkapnya.

Menurutnya, penyesuaian ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi publik yang efisien, terintegrasi, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kami pastikan tidak ada fasilitas yang menjadi mubazir. Semua rute dan halte akan tetap dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung mobilitas warga Jakarta,” tambahnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap masyarakat dapat terus mendukung pengembangan transportasi publik yang modern, efisien dan terintegrasi demi kemajuan kota dan kenyamanan warganya.