Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) memastikan pasokan dan penyaluran gas elpiji 3 Kilogram (kg) tepat sasaran.

"Untuk mendaftarkan diri sebagai sub-pangkalan,"

Untuk itu, upaya monitoring dan pengawasan penyaluran gas elpiji 3 kg tetap dilakukan dan dintensifkan agar pasokan dan harga gas tetap terjaga sampai ke tangan masyarakat.

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, gas elpiji 3 kg merupakan komoditas bahan penting yang penyalurannya disubsidi oleh pemerintah.

Ia menyampaikan, Dinas PPKUKM DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, selaku operator penyaluran gas elpiji 3 kg untuk memastikan pasokan di wilayah Jakarta mencukupi dengan 269 agen dan 5.476 pangkalan.

“Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM merelaksasi kebijakan pelarangan pengecer untuk menyalurkan gas elpiji 3 kg, dengan mengimbau bagi para pengecer untuk mendaftarkan diri sebagai sub-pangkalan,” ujar Ratu, Rabu (12/2).

Ia menjelaskan, hal ini dimaksudkan agar para pengecer (sub-pangkalan) tersebut dapat menjadi bagian dari mata rantai penyaluran gas elpiji 3 kg sehingga pengendalian HET dan pasokan juga tetap terjaga.

“Saat ini HET gas elpiji 3 kg di tingkat p angkalan di wilayah DKI Jakarta berada di harga Rp16.000. Upaya monitoring dan pengawasan penyaluran gas elpiji 3 kg tetap dilakukan dan dintensifkan agar pasokan dan harga gas tetap terjaga sampai ke tangan masyarakat,” tandasnya.