Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2024 di Hotel Morrisey, Jalan KH Wahid Hasyim, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

" Mari sama-sama kita majukan KPPD,"

Hasilnya, RAT tersebut menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2024 dengan mencatatkan keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp8,623 milliar.

Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengapresiasi RAT KPPD Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan tepat waktu. Hal ini sekaligus sebagai cerminan pengurus telah melaksanakan fungsinya dengan baik.

"KPPD adalah koperasi terbesar yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. RAT adalah sebuah persyaratan yang rutin dilaksanakan dan saya apresiasi pengurus yang telah melaksanakan fungsinya dengan baik," ujar Eli, sapaan akrabnya, Kamis (27/2).

Eli mengatakan, meski pihaknya cukup puas dengan kinerja KPPD saat ini, ia berharap pengurus dan seluruh anggota tidak terjebak pada zona nyaman. Untuk itu para anggota diminta untuk terus berinovasi agar bisa mengembangkan koperasi.

Selain meningkatkan jumlah anggota, Eli juga menekankan pentingnya penambahan usaha baru. Ia mencontohkan, saat ini sejumlah koperasi TNI telah mengembangkan berbagai unit usaha dan bisa menjadi benchmark pengembangan usaha.

Eli berharap, kegiatan pengembangan usaha yang dilakukan oleh KPPD nantinya bisa tampil signifikan dan berkontribusi pada perekonomian pada saat perayaan lima abad Jakarta. Pihaknya optimistis KPPD Provinsi DKI Jakarta yang berdiri sejak 45 tahun lalu bisa berkembang maksimal karena dinilainya cukup solid.

"Mari sama-sama kita majukan KPPD. Kita punya waktu dua tahun menuju 5 abad. Kalau KPPD bisa ikut andil akan sangat membanggakan," tambahnya.

Ketua KPPD Provinsi DKI Jakarta, Sutrasno mengatakan, laporan keuangan yang disampaikan telah melalui proses audit dan memperoleh penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ia mengaku, capaian keuntungan yang diraih tahun 2024 hanya sekitar 77,9 persen dari target sebesar Rp11 miliar.

Hal itu lantaran dilakuan berbagai penyesuaian produk simpan pinjam dengan melakukan program promo. Dari awalnya ditetapkan rate pinjaman sebesar 16 persen per tahun menjadi 10-12 persen.

Selain dari sektor simpan pinjam, Sutrasno menuturkan, sejumlah investasi rumah kos dibangun tahun 2024 dan telah mendatangkan hasil. Seperti rumah kost Griya Kota Bambu dari 21 kamar yang dimiliki sebanyak 18 di antaranya atau sekitar 85 persen sudah terisi.

Kemudian rumah kos Griya Kebon Sirih dari total 28 kamar yang ada, sebanyak 15 di antaranya atau sekitar 89 persen telah terisi. Sedangkan rumah kos di Jalan Jaksa dari 10 kamar, sebanyak 9 kamar atau 90 persen di antaranya telah terisi.

Dijelaskan Sutrasno, harga setiap kamar yang ditawarkan di tiga lokasi rumah kos itu mulai Rp2-3,5 juta. Tidak hanya menjual kamar, pendapatan dari rumah kost Griya Kota Bambu dan Griya Kebon Sirih juga ditunjang sejumlah unit toko pada bagian lantai bawah yang disewakan.

Sutrasno mengungkapkan, KPPD Provinsi DKI Jakarta memiliki aset SPBU di daerah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Untuk tahun 2025, Ia mengaku akan mengeksekusi pembangunan satu unit rumah kos di wilayah Kebon Sirih dengan total kapasitas sebanyak 50 kamar.

"Struktur keuangan KPPD saat ini cukup kuat dengan saldo akhir tahun buku 2024 mencatatkan sekitar Rp106 milliar di berbagai bank," katanya.

Ketua Dewan Pengawas KPPD DKI Jakarta, Alfonsus F Djari menambahkan, dari seluruh 143 unit perwakilan KPPD, sebanyak 141 di antaranya telah memberikan respons menerima laporan dengan rincian 136 menerima dan 5 menerima dengan catatan.

Sutrasno juga memastikan, jajaran Dewan Pengawas KPPD telah menjalankam fungsi pengawasan mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi berbagai program yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggaran Belanja Koperasi (RABK) tahun sebelumnya. Agar bisa melakukan pengawasan secara maksimal, Alfonsus mengaku telah melibatkan konsultan indepen.

Meski tidak menemui ada kesalahan dalam pengelolaan dan menilai keuangan KPPD sehat, Alfonso menyoroti masih adanya sejumlah anggota yang gagal bayar. Alnfonso mengaku jajaran Dewan Pengawas telah berupaya menyambangi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat anggota gagal bayar bekerja dan melakukan pertemuan dengan unsur pimpinan untuk mencari solusi.

"Kami harap bapak ibu juga turut mengawasi sehingga bila menemukan hal yang perlu dilaporkan di lapangan agar bisa melaporkan," tandasnya.