Legislator Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ade Suherman menilai pelaksanaan program Pasar Murah selama Ramadan merupakan langkah konkret untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

"Memastikan ketersediaan pangan yang cukup"

Ade mengatakan, Pasar Murah akan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan aman bagi masyarakat, serta dapat mengurangi beban biaya hidup masyarakat.

"Komisi B telah meminta BUMD pangan yakni, PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Darmajaya, dan Perumda Pasar Jaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan aman bagi masyarakat," ujarnya, Jumat (28/2).

Ade meminta, lokasi Pasar Murah selama Ramadan 1446 Hijriah dengan target 240 titik menggunakan enam Mobil Toko (Moko) milik PT Food Station Tjipinang Jaya bisa ditambah.

"Kami dari DPRD meminta BUMD pangan berkolaborasi dengan OPD terkait untuk mengoptimalkan Pasar Murah," terangnya.

Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah harus merata untuk memaksimalkan distribusi pangan dengan harga bual terjangkau di seluruh lokasi di Jakarta berbasis jumlah kelurahan. 

Ia mendukung digitalisasi yang dilakukan PT Food Station Tjipinang Jaya dalam memudahkan masyarakat melakukan pembelian pangan yakni melalui pengembangan aplikasi antrean online.

"Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melakukan pemesanan pangan secara online dan pembayaran secara elektronik," ungkapnya.

Ade memastikan stok komoditas pangan saat ini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Komoditas pangan tersebut antara lain beras, gula, telur, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, daging ikan, dan terigu. 

"Diharapkan kegiatan antisipasi ketahanan pangan di bulan Ramadhan dapat berjalan dengan lancar dan sukses," ucapnya.

Ade menyampaikan dukungannya terhadap upaya pengawasan produk pangan selama Ramadan secara berkelanjutan dan konsisten.

"Kami mendukung penuh upaya pengawasan yang dilakukan oleh petugas gabungan untuk memastikan produk pangan yang beredar di pasar aman konsumsi," tegasnya.

Ia menyarankan agar Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta terus menggencarkan kampanye edukatif produk pangan aman konsumsi.

"Bisa melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan produk-produk pangan berbahaya," tandasnya.