You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dewan Apresiasi Mudik Gratis Antipungli Pemprov DKI Jakarta
photo Reza Pratama Putra - Beritajakarta.id

Legislator Komisi C Apresiasi Mudik Gratis Antipungli Pemprov DKI Jakarta

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto mengapresiasi program mudik gratis antipungli yang digagas Pemprov DKI Jakarta.

"ini program Inspektorat,"

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berpesan kepada peserta mudik gratis untuk berhati-hati terhadap pungli. Dia meminta pemudik untuk melaporkan jika melihat pungli ke aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Pungutan Liar.

"Mudik antipungli itu bagus, ini program Inspektorat. Kita harus akui juga acara seperti ini pasti ada juga berusaha untuk pungli," ujarnya, saat menghadiri acara pelepasan mudik gratis di Monas, Jakarta, Kamis (27/3).

Antusiasme Tinggi, Pemprov DKI Berangkatkan 26 Ribu Peserta Mudik Gratis

Brando menyarankan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menertibkan pungli di semua sektor pemerintahan. Menurut dia, pemberantasan pungli bisa melibatkan warga dengan melaporkan pungli lewat nomor WhatsApp maupun aplikasi lainnya.

Pada kesempatan itu, Brando meminta warga berani melaporkan pungli di semua sektor pelayanan publik, agar ke depan Jakarta bisa jadi kota bebas pungli.

“Yang paling penting ditindaklanjuti laporan masyarakat. Kita ingin masyarakat Jakarta itu tanpa pungli untuk urusan apa pun yang menyangkut pelayanan publik," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye946 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye928 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye845 personBudhi Firmansyah Surapati