Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4).

"sinergi yang telah tercipta perlu dipertahankan,"

Dalam pidatonya, Pramono memaparkan berbagai capaian kinerja dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Ia merinci sejumlah keberhasilan di berbagai urusan pemerintahan.

Di bidang pendidikan, Pemprov DKI telah menyalurkan bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada 533.649 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 15.649 mahasiswa.

"Tersalurkannya dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp1,45 triliun dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp1,99 triliun di seluruh jenjang Pendidikan, meliputi SD, SMP, SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus," ujar Pramono.

Dalam urusan kesehatan, akses universal terhadap layanan kesehatan meningkat dengan Universal Health Coverage Service Coverage Index (UHC SCI) mencapai 79,46 persen dan Indeks Pencapaian SPM Kesehatan (IP SPM) tuntas 100 persen.

Sementara kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mencapai 98,34 persen dengan 4,55 juta warga didaftarkan oleh Pemda. Pramono juga menyampaikan, peningkatan sarana prasarana kesehatan terus dilakukan, termasuk rehab total 4 puskesmas, pengadaan ambulans, dan perencanaan pembangunan serta pengembangan sejumlah rumah sakit dan puskesmas.

Di bidang sosial, di antaranya yakni program rehabilitasi sosial, penanganan bencana, serta perlindungan dan jaminan sosial menunjukkan capaian yang signifikan, dengan ribuan penerima manfaat mendapatkan bantuan melalui Kartu Anak Jakarta sebanyak 20.272 orang; Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta sebanyak 16.884 orang; dan Kartu Lansia Jakarta sebanyak 135.140 orang.

Untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemprov DKI berhasil memelihara 97,30 persen jalan dalam kondisi mantap dan meningkatkan rasio jalur pedestrian di lokasi transportasi massal.

Pemprov juga melaksanakan program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) berupa normalisasi sungai, peningkatan kapasitas tampungan air, penanganan abrasi di Kepulauan Seribu, dan penanganan genangan air kurang dari dua jam. Selain itu, akses layanan air limbah aman dan sumber air minum aman perpipaan juga mengalami peningkatan.

Dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pembangunan rusunawa di Jagakarsa telah selesai dan terhuni 86,9 persen. Sedangkan persentase lingkungan permukiman kumuh juga menurun menjadi 6,46 persen melalui penataan kawasan seluas 1.813,15 hektar.

Lebih lanjut, Pramono juga menyampaikan hasil pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melampaui target kinerja.

Sedangkan pengelolaan persampahan terealisasi 99,65 persen dan ruang terbuka hijau meningkat menjadi 5,35 persen dengan pembangunan sejumlah taman dan hutan kota.

"Di urusan perhubungan yaitu tercapainya target perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik yang mencapai 20,97 persen dan peningkatan titik integrasi antar moda sebanyak 26 titik," ungkap Pramono.

Selain itu, pembangunan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI-Kota) juga menunjukkan perkembangan signifikan mencapai 84,45 persen per Desember 2024.

Sektor Pariwisata mencatatkan peningkatan jumlah wisatawan menjadi 34,1 juta orang, dan sektor Ekonomi Kreatif tumbuh sebesar 5,29 persen. Program pengembangan UMKM dan Koperasi juga menunjukkan hasil positif dalam digitalisasi UMKM dan pertumbuhan volume usaha koperasi.

Di sektor tenaga kerja mencatat penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,21 persen dan ribuan pencari kerja berhasil mendapatkan pekerjaan melalui job fair.

"Urusan pangan yaitu tercapainya Indeks Ketahanan Pangan sebesar 91,91 dari 100; serta program penanganan kerawanan pangan berupa tercapainya 100 persen wilayah tahan pangan," kata Pramono.

Sementara, realisasi penanaman modal mencapai Rp 241,9 triliun.

Dalam urusan Komunikasi dan Informatika, Indeks SPBE DKI Jakarta meraih predikat 'memuaskan'. Sedangkan program JakWIFI juga terus diperluas dengan pengoperasian di 2.000 titik.

Untuk urusan kepegawaian, Indeks Sistem Merit tahun 2024 meraih kategori sangat baik, dengan berbagai upaya peningkatan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan SDM.

Sementara di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga mencatatkan capaian positif dalam penyelesaian pelanggaran perda, penanggulangan bencana, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Lebih lanjut terkait belanja daerah, Pramono menyampaikan, pada akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp70,01 triliun atau 92,09 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp76,02 triliun.

Sementara untuk pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,34 triliun atau 91,11 persen dari target Rp10,25 triliun, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yakni Rp6,54 triliun, Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp2,80 triliun dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp71 juta.

Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7,84 triliun atau 85,51 persen dari rencana Rp9,17 triliun. Pengeluaran Pembiayaan ini, salah satunya dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta dan PT Penjamin Kredit sebesar Rp5,98 triliun dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,86 triliun.

"Dengan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tersebut, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun 2024 sebesar Rp4,43 triliun," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Pramono juga menyampaikan apresiasinya kepada para anggota DPRD, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat yang telah berkontribusi terhadap pembangunan kota Jakarta.

Ia menyampaikan, laporan ini merupakan intisari dari buku LKPJ yang telah diserahkan oleh pihak eksekutif sebagai wujud kerja sama dan komitmen kuat dari jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, maupun masyarakat untuk kesejahteraan warga DKI Jakarta.

"Oleh karenanya, sinergi yang telah tercipta perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada masa yang akan datang," tandasnya.