Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto menyambut positif pembukaan layanan baru Transjabodetabek rute PIK 2–Blok M atau T31.

"sejalan dengan konsep aglomerasi Pulau Jawa,"

Ia berharap, kehadiran rute ini dapat menjadi alternatif transportasi warga, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang berdampak kemacetan.

Menurut Wahyu, keberadaan rute baru ini perlu disosialisasikan secara masif agar masyarakat lebih sadar dan tertarik untuk beralih ke transportasi umum.

"Terkait jaringan layanan yang baru dibuka, ada baiknya disosialisasikan terus keberadaannya serta dilengkapi dengan fasilitas serta petunjuk bagi para penggunanya, sehingga keberadaannya benar-benar diketahui dan dirasakan oleh masyarakat pada koridor-koridor yang dilaluinya," ujarnya, Kamis (22/5).

Ia juga mendorong keterlibatan aktif jajaran pemerintah daerah, mulai dari wali kota hingga lurah, dalam menyosialisasikan layanan ini. Dengan begitu, rute baru tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh para pekerja, tapi juga menarik digunakan sepanjang hari.

"Di samping sosialisasi melalui medsos sebagaimana yang lazim digunakan sekarang ini, sekaligus bisa memperkenalkan keberadaan objek-objek yang menarik pada koridor-koridor tersebut," jelasnya.

Wahyu juga turut menekankan pentingnya evaluasi berkala oleh PT Transjakarta terhadap operasional rute baru ini agar pelayanan yang diberikan maksimal.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta lainnya, Muhammad Al Fatih juga menyambut baik peresmian rute PIK 2–Blok M. Ia menilai, kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan dan menurunkan emisi karbon di kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya.

"Saya memandang bahwa kebijakan ini sejalan dengan konsep aglomerasi Pulau Jawa, di mana keterhubungan antarwilayah menjadi kunci dalam membangun sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi. Jakarta, sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional, memang tidak bisa berdiri sendiri," ucapnya.

Ke depan, Al Fatih mendorong Pemprov DKI terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah sekitar dan pemerintah pusat, baik dalam hal perencanaan rute, integrasi moda, maupun skema subsidi.

"Harapannya, masyarakat memiliki pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien, serta mendorong peralihan nyata dari kendaraan pribadi ke transportasi umum," tandasnya.