You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pramono Minta Petugas Dishub Diperiksa Soal Dugaan Pemalakan
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Pramono Minta Petugas Dishub Diperiksa Terkait Dugaan Pemalakan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) untuk memeriksa petugas yang diduga melakukan pemalakan sopir bajaj di kawasan Jakarta Pusat. Kabar adanya dugaan pemalakan tersebut beredar melalui media sosial.

"Saya meminta untuk diperiksa,"

"Saya tetap meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memeriksa petugas Dishubnya," ujar Pramono di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/6).

Pramono menjelaskan, setelah menerima informasi adanya dugaan pemalakan, dirinya kemudian menghubungi Kepala Dinas Perhubungan untuk mendapatkan penjelasan.

Dishub Tetapkan Parkir Sebagai Alat Pengendalian Lalu Lintas

Dari laporan Kepala Dinas Perhubungan, disebutkan bahwa ada bantahan dugaan pemalakan dari petugas Dishub.

"Kepala Dinas (Perhubungan) memberikan video pengakuan dari orang di Senen yang merasa dipalak, ternyata orang tersebut membuat testimoni bahwa itu tidak seperti yang beredar itu," ungkapnya.

Meski petugas Dishub sudah membantah adanya pemalakan, Pramono tetap meminta agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia tak ingin peristiwa serupa kembali terjadi.

"Walaupun sudah ada pengakuan testimoni dari orang yang merasa dipalak itu, dia mengatakan bahwa tidak seperti itu. Tapi tetap saya meminta untuk diperiksa karena tidak bisa terjadi seperti ini," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12784 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1472 personFakhrizal Fakhri
  3. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1465 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1415 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1102 personBudhi Firmansyah Surapati