You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi D Apresiasi Penanganan Banjir dan Dorong Percepatan Program Prioritas
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Komisi D Dorong Percepatan Program Pengendalian Banjir

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengapresiasi kesigapan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir. Ia menilai, kolaborasi antara Gubernur dan jajaran perangkat daerah berjalan baik dalam merespons bencana tersebut.

"Menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi,"

“Kita semua melihat, baik melalui media elektronik maupun media sosial, bagaimana Gubernur turun langsung ke lapangan bersama jajaran perangkat daerah yang kompeten. Mereka menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam menyelamatkan warga dari dampak banjir,” ujar Yuke, saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar), di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/7).

Namun, Yuke menekankan bahwa penanganan banjir harus dibarengi dengan percepatan program dan serapan anggaran, terutama bagi perangkat daerah mitra Komisi D.

Lurah Cilangkap Minta Warga Tidak Beraktivitas Sementara Waktu di Waduk Giri Kencana

Terkait perubahan KUA-PPAS APBD 2025, Komisi D mendorong agar usulan penambahan anggaran benar-benar digunakan untuk menuntaskan program prioritas sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Penambahan anggaran juga harus mengakomodasi aspirasi warga yang dihimpun dalam kegiatan reses anggota dewan," katanya.

Komisi D juga menyinggung soal perbaikan infrastruktur pasca-banjir, khususnya jalan, trotoar, jembatan, serta jaringan lampu penerangan jalan.

"Dinas Bina Marga diminta segera mengevaluasi ketersediaan bahan konstruksi dan mempercepat pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di titik rawan kecelakaan, terutama yang bersinggungan dengan rel kereta api dan jalan tol," jelasnya.

Yuke menekankan pentingnya realisasi program prioritas Dinas Sumber Daya Air dalam upaya pengendalian banjir. Berbagai program tersebut seperti pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung, penambahan dan perawatan pompa, perbaikan saluran lingkungan, pembangunan embung, serta penambahan pasukan biru dan alat kerja lapangan.

“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal perlindungan terhadap warga Jakarta,” tandas Yuke.

Di sisi tata ruang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) DKI diminta lebih berperan dalam mengendalikan pembangunan kota secara berkelanjutan demi mendukung penanganan banjir dan persoalan strategis lainnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33707 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye15162 personFakhrizal Fakhri
  3. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye7778 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5889 personFakhrizal Fakhri
  5. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye3788 personAnita Karyati