You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pramono Sebut Tak Mau Ada BUMD untuk Kepentingan Jangka Pendek
photo Reza Pratama Putra - Beritajakarta.id

Pramono Sebut Tak Mau Ada BUMD untuk Kepentingan Jangka Pendek

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyoroti perlunya restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak hanya dibuat untuk kepentingan jangka pendek atau penugasan tertentu.

"pengawasan publik itu akan jauh lebih baik,"

Ia tidak ingin ada lagi penugasan khusus yang bisa membebani BUMD di masa depan. Menurutnya, restrukturisasi di BUMD bukan lagi menjadi sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan.

"Saya tidak mau lagi ada BUMD yang dibuat hanya untuk kepentingan jangka pendek atau BUMD yang dibuat untuk penugasan, enggak mau lagi. Karena itu tidak membawa kesehatan bagi BUMD itu sendiri," ujar Pramono, di Stasiun BNI City di Jakarta Pusat, Kamis (31/7).

Pramono Komitmen BUMD Dijabat Kalangan Profesional

Pramono kemudian mencontohkan Jakarta Propertindo (Jakpro) yang memiliki tujuh lini bisnis. Ia pun meminta Jakpro untuk fokus pada bisnis jangka menengah panjang. Dengan demikian, kata dia, tidak ada lagi penugasan Jakpro khusus untuk Jakarta International Stadium (JIS) maupun Velodrome, dan lain sebagainya.

"Karena itu, ya sekarang gak jadi masalah, tapi kalau kemudian tidak diselesaikan bisa menjadi masalah," katanya.

Pramono sendiri meyakini, JIS nantinya akan menjadi tempat menarik bagi warga Jakarta karena Pemprov DKI akan segera mengkoneksikan kawasan JIS dengan Ancol. Selain itu, JIS juga akan menjadi venue bagi banyak kegiatan.

“Karena pengaturan ini sekarang banyak orang datang untuk meminta menjadi pengelola manajemen JIS," ucap Pramono.

Lebih lanjut, Pramono juga mendorong BUMD untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) atau go public. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pengawasan publik dan kinerja BUMD. Dua BUMD yang sudah dalam tahap persiapan untuk go public adalah Bank Jakarta dan PAM Jaya.

"Saya orang yang meyakini bahwa pengawasan publik itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan pengawasan yang bersifat birokrasi ataupun siapapun yang ditunjuk menjadi komisaris di tempat itu," tandas Pramono.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. 103 Sekolah Swasta di Jakarta Gratis, Ini Daftarnya

    access_time24-04-2026 remove_red_eye39493 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Korsleting Diduga Picu Kebakaran Rumah di Lebak Bulus

    access_time24-04-2026 remove_red_eye3420 personTiyo Surya Sakti
  3. 70 Warga Kayu Manis Diedukasi Pilah Sampah

    access_time25-04-2026 remove_red_eye1704 personNurito
  4. Satpol PP DKI Usulkan Penambahan Personel

    access_time24-04-2026 remove_red_eye1552 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Kucurkan Rp253,6 M Gratiskan 103 Sekolah Swasta

    access_time26-04-2026 remove_red_eye1316 personDessy Suciati