Pramono Sebut UMKM Antusias Pindah ke Blok M Hub
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut antusiasme para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat tinggi untuk menempati lokasi usaha baru di kawasan Blok M Hub, usai polemik kenaikan sewa kios di Distrik Blok M.
"respons dari pedagang luar biasa,"
Respons positif dari para pelaku UMKM tersebut tidak terlepas dari berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah, salah satunya yakni pemberian sewa gratis kios selama dua bulan.
"Jadi respons dari pedagang luar biasa karena kami setelah saya berdiskusi dengan manajemen yang ada dan juga dengan Dirut MRT, kami memberikan kebebasan selama dua bulan sepenuhnya," ujar Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (7/9).
Pramono Gerak Cepat Atasi Polemik Kenaikan Sewa Kios Blok MUntuk memastikan kenyamanan para pelaku UMKM menempati kios baru yang ditawarkan tersebut, Gubernur juga telah menginstruksikan agar dilakukan perbaikan pendingin ruangan.
"Dan kami juga membantu kepada para UMKM yang ada di Blok M apabila mereka bersedia pindah di Blok M Hub, maka AC-nya semuanya sudah saya minta tolong diperbaiki," jelasnya.
Dengan adanya fasilitas dan dukungan dari Pemprov DKI, Pramono berharap kawasan Blok M akan menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung langsung bergerak cepat menyelesaikan permasalahan kenaikan tarif sewa kios yang dinilai terlalu mahal oleh pelaku UMKM. Karena itu, Gubernur telah berkoordinasi dengan Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat untuk mengalihkan para pelaku UMKM ke area lain yang dikelola langsung oleh MRT.
Pramono menyebut, PT MRT Jakarta akan memberikan sewa gratis selama dua bulan kepada para pelaku UMKM yang akan menempati tempat yang sudah disediakan tersebut.
Gubernur berharap tempat tersebut bisa menjadi lokasi terbaik bagi pelaku UMKM karena memiliki fasilitas yang lebih baik dan tertata, seperti adanya pendingin ruangan (AC) dan lingkungan yang lebih bersih.
Selain itu, Pramono juga meminta kerja sama antara PT MRT Jakarta dengan salah satu koperasi agar dihentikan jika tidak mematuhi kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Permasalahan kenaikan tarif sewa ini, kata Pramono, bukan berasal dari PT MRT Jakarta, melainkan dari pihak koperasi.
