Perlindungan Perempuan dan Anak Butuh Kolaborasi Semua Pihak
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani mengapresiasi langkah Pemprov DKI dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui berbagai kanal pengaduan gratis.
"Patut kita apresiasi,"
Menurutnya, berbagai kanal ini menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam melindungi warga dari segala bentuk kekerasan.
Pemprov DKI Borong Penghargaan Perlindungan Konsumen Tahun 2025
“Upaya apa pun yang dilakukan Pemprov untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak patut kita apresiasi,” ujar Rany, Jumat (28/11).
Beragam kanal pengaduan tersebut di antaranya Hotline 24 jam PPPA (081317617622), Call Center 112, 44 Pos SAPA di RPTRA, serta layanan pengaduan melalui website PUSPA.
Rany menambahkan, kebijakan perlindungan perempuan dan anak tidak mudah dijalankan karena membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak agar efektif.
“Menciptakan ruang aman bukan hanya tugas Pemprov. Ruang aman harus dibangun dari lingkungan terdekat, dimulai dari rumah kita sendiri,” imbuhnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Subki juga mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. Ia mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang ingin memperkuat regulasi perlindungan anak di Jakarta.
“Kita nggak bisa menyerahkan tanggung jawab kepada satu pihak. Pemerintah punya tanggung jawab, polisi dan aparat keamanan punya tanggung jawab, orang tua juga punya tanggung jawab,” kata Subki.
Ia juga mengajak orang tua untuk meningkatkan perhatian terhadap anak, termasuk dengan memberikan pendampingan saat beraktivitas hingga menjemput dari sekolah.
“Nggak bisa kita mengandalkan satu pihak, lalu ketika terjadi sesuatu saling menyalahkan. Ayo tunaikan porsi tanggung jawab kita masing-masing orang tua, aparat, dan pemerintah. Semua punya peran,” tandasnya.
