Subsidi Transjakarta Berdampak Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan

PT Trasnportasi Jakarta (Transjakarta) bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), menyelenggarakan Diseminasi Hasil Kajian Dampak Ekonomi Subsidi Transjakarta, Rabu (11/2). 

Menjadi acuan untuk menetapkan besaran subsidi di sektor transportasi

Kegiatan yang digelar di Aula lantai 1 Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (MPKP) FEB UI Salemba ini, dihadiri Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Pemprov DKI Suharini Eliawatidan Ketua Komisi B DPRD DKI, Nova Harivan Paloh. 

Kajian ini dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta kepada Transjakarta, memberikan nilai tambah yang nyata secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Transjakarta Gandeng LPEM FEB UI Kaji Dampak Ekonomi Transportasi Publik

Kegiatan diawali pemaparan hasil Kajian Dampak Ekonomi Subsidi Transjakarta yang disampaikan Kepala Kajian Transportasi, Real Estate dan Studi Perkotaan (TRUSH) LPEM FEB UI, Muhammad Halley Yudhistira.

Menurutnya, keberadaan Transjakarta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi secara langsung dan tidak langsung serta menciptakan multiplie effec pada perekonomian di Jakarta.

Ia memaparkan, total stimulus Rp 30,7 triliun dengan kontribusi stimulus belanja modal sebesar Rp 2,6 triliun dan pendapatan Rp 28,2 triliun selama 2015 hingga 2024, penyediaan jasa angkutan umum Transjakarta menciptakan output dan nilai tambah baru bagi Indonesia dan daerah.

"Subsidi Transjakarta setiap Rp 1 triliun akan menghasilkan output Rp 2,7 triliun serta menciptakan nilai tambah baru sebesar Rp 1,2 trilun bagi perekonomian Jakarta," paparnya. 

Dampak terhadap lingkungan, lanjut Halley Yudisthira, keberadaan Transjakarta berpengaruh terhadap perubahan perilaku bertransportasi dari pribadi beralih ke massal, penurunan emisi dan perbaikan kualitas udara serta mengurai kemacetan. 

"Manfaat ekonomi kesehatan akibat penurunan emisi dan polutan sekitar Rp 3,8 triliun per tahun dan jika diestimasikan setara dengan 0,12 persen PDRB Jakarta 2024," bebernya.

Sementara, Asperkeu DKI Jakarta, Suharinu Eliawati memaparkan, hasil kajian Dampak Ekonomi Subsidi Transjakarta dari LPEM FEB UI menjadi bahan bagi Pemprov DKI untuk menyusun porsi subsidi tepat sasaran sesuai kemampuan fiskal. 

"Dampak ekonomi dan lingkungan keberadaan Transjakarta yang telah diteliti menjadi acuan untuk menetapkan besaran subsidi di sektor transportasi umum. Kami menginginkan masyarakat memanfaatkan secara optimal subsidi yang telah dialokasikan di masa mendatang," ucapnya.. 

Ia mengungkapkan, hingga 2030 nanti Pemprov DKI Jakarta akan menambah 10 ribu armada bus Transjakarta bertenaga listrik. "Pembenahan transportasi massal ini juga menjadi salah satu penilaian menuju Jakarta sebagai kota global pada peringkat 50 besar tahun 2030," tuturnya. 

Sementara Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menambahkan, hasil kajian ini sangat berharga. Sebab, setiap tahun PT Transjakarta mengajukan anggaran subsidi untuk layanan transportasi publik yang sangat diminati warga Jakarta. 

"Kami siap memprioritaskan alokasi anggaran subsidi di sektor transportasi publik di Jakarta tepat sasaran. Memang sudah banyak yang telah dilakukan PT Transjakarta untuk meningkatkan pendapatan dari sektor usaha lainnya," tandasnya.