Mobile Training Unit Jadi Solusi Percepat Serapan Tenaga Kerja

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menilai, optimalisasi Mobile Training Unit (MTU) dapat menjadi solusi mempercepat serapan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dengan sistem jemput bola.

"Mesti ada perbaikan sarana,"

Menurutnya, konsep pelatihan bergerak ini memungkinkan masyarakat memperoleh keterampilan tanpa harus datang ke lokasi pelatihan.

“Semacam Mobile Training Unit. Tidak perlu datang ke sana, mobilnya yang datang ke sini untuk memudahkan,” ujar Khoirudin, Kamis (26/2).

Komisi B Dukung Perluasan Program Magang dan Pelatihan Tenaga Kerja

Saat ini, lanjut Khoirudin, kapasitas Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) belum mampu menampung seluruh pendaftar karena keterbatasan sarana dan prasarana. Bahkan, jumlah pendaftar mencapai lebih dari 5.000 orang dalam satu PPKD.

“Itu belum lagi di seluruh DKI Jakarta. Mestinya ada perbaikan sarana di seluruh Jakarta. Kalau kapasitasnya tidak pernah ditingkatkan, jumlah peserta tidak akan bertambah dan pengangguran tidak akan berkurang,” katanya.

Khoirudin menegaskan, jumlah angkatan kerja baru terus meningkat setiap tahun seiring kelulusan siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi. Sebab itu, Pemprov DKI perlu bergerak cepat agar program pelatihan mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja tersebut.

“Kita harus adu cepat antara pelatihan yang kita lakukan agar mereka bisa diserap di dunia kerja dengan angkatan kerja baru yang terus tumbuh setelah lulus sekolah atau kuliah,” ucapnya.

Ia menambahkan, pelatihan tetap menjadi solusi utama dalam jangka pendek untuk menekan angka pengangguran. Namun, pelaksanaannya perlu diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Jangka pendeknya adalah pelatihan. Pelatihannya bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, asal ada kebijakan dan perintah dari Gubernur. Ini juga hasil audiensi berkali-kali. Ada keterbatasan birokrasi yang harus kita tembus, dan hari ini saya selesaikan melalui rapat pimpinan,” jelasnya.

Khoirudin juga menyoroti alokasi anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil pencari kerja.

Sebagai langkah tambahan, ia mendorong pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembiayaan pelatihan keterampilan.

“Nanti saya juga akan mengundang food truck barista dan pelatihan pembuatan roti. Kita adakan di sini agar siapa pun yang ingin belajar keterampilan membuka usaha barista atau kafe bisa ikut. Terbuka untuk umum,” katanya.

Selain itu, ia menyinggung peluang penempatan tenaga kerja ke Jepang yang masih membutuhkan sekitar 15.000 orang. Namun, realisasi pengiriman tenaga kerja dari wilayah seperti Jakarta Timur dinilai masih sangat terbatas.

Menurut Khoirudin, penyediaan tenaga kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sektor swasta.

“Penyedia tenaga kerja bukan hanya pemerintah, tapi juga swasta. Kalau swasta saja bisa menyerap banyak, kenapa pemerintah tidak,” tandasnya.