MPPJ Apresiasi Kepala Disdik DKI
Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta (MPPJ), Arman Zakaria mengapresasi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Lasro Marbun atas keberaniannya dalam menerapkan dan mewujudkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya menjadi transparan dan akuntabel.
Ini keberhasilan beliau mengevaluasi anggaran sebesar Rp 13 trilun, dimana Rp 700 miliar diantaranya telah dikembalikan ke kas daerah sebelum penyerapan anggaran
Dikatakan Arman, adanya temuan anggaran yang tumpang tindih di Disdik DKI Jakarta, merupakan keberhasilan Lasro Marbun dalam memimpin SKPD tersebut. "Ini keberhasilan beliau mengevaluasi anggaran sebesar Rp 13 trilun, dimana Rp 700 miliar diantaranya telah dikembalikan ke kas daerah sebelum penyerapan anggaran," ujar Arman, di Balaikota, Rabu (16/4).
Untuk itu, kata Arman, terobosan yang dilakukan Kepala Disdik DKI hendaknya dijadikan contoh bagi unit kerja lainnya di lingkungan Pemprov DKI. "Ini prestasi, saya salut. Bahkan selama ini belum pernah terjadi di unit manapun di lingkungan Pemprov DKI," katanya.
Disdik Siapkan 4 Langkah Perbaiki Program KJPDalam kesempatan ini, Arman juga meminta jajaran SKPD maupun UKPD Pemprov DKI Jakarta bila perlu melakukan evaluasi serupa terhadap anggaran dan program unitnya demi mewujudkan good governance.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Disdik DKI, Lasro Marbun mengungkapkan adanya kelebihan anggaran di unitnya ditemukan setelah pihaknya mengevaluasi beberapa paket anggaran yang dinilai tumpang tindih. "Dari total anggaran pendidikan Rp 13 triliun, sebanyak Rp 700 miliar akan dikembalikan ke kas daerah," kata Lasro.
Yang dimaksud tumpang tindih, sambung Lasro, yakni kegiatan yang ada di tingkat dinas dialokasikan kembali di suku dinas. "Contohnya perbaikan sekolah. Ada yang tumpang tindih. Ada yang double di sudin dan bidang, atau ada juga di dinas,” ungkapnya.
Jumlah kelebihan anggaran ini belum lagi ditambah dengan temuan anggaran sebesar Rp 500 miliar yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, untuk pengadaan bangku yang seharusnya dibutuhkan hanya 1.000 unit, tetapi dianggarkan untuk 3.000 unit.
